Cite This        Tampung        Export Record
Judul Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau / Agung Daniel Situmorang
Pengarang Agung Daniel Situmorang
Penerbitan Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025
Deskripsi Fisik 16 :Ilus
Subjek Program Keamanan dan Keselamatan Sosial
Abstrak Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pengelolaan sampah merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Tantangan ini didorong oleh kurangnya pengurangan dan penanganan sampah serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Namun, masih terdapat tantangan seperti kerusakan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan timbulnya sampah di ruas jalan sehingga Upaya yang dilakukan yaitu gotong royong, mengurangi penggunaan sampah plastik, konversi sampah menjadi pakan, dan melaksanakan rekomendasi pengelolaan sampah. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya upaya sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru masih mengalami keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, sehingga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam proses pengangkutan sampah. Kurangnya insentif dan minimnya anggaran juga menjadi pemicu perlunya kolaborasi lintas sektor. Kata kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00023/IPDN/2026 Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001191806
005 20260113111703
035 # # $a 0010-0126000251
082 # # $a 363.159.814.111
084 # # $a 363.159.814.111 AGU c
100 0 # $a Agung Daniel Situmorang
245 1 # $a Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau /$c Agung Daniel Situmorang
260 # # $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
300 # # $a 16 : $b Ilus
520 # # $a Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pengelolaan sampah merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Tantangan ini didorong oleh kurangnya pengurangan dan penanganan sampah serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Namun, masih terdapat tantangan seperti kerusakan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan timbulnya sampah di ruas jalan sehingga Upaya yang dilakukan yaitu gotong royong, mengurangi penggunaan sampah plastik, konversi sampah menjadi pakan, dan melaksanakan rekomendasi pengelolaan sampah. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya upaya sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru masih mengalami keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, sehingga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam proses pengangkutan sampah. Kurangnya insentif dan minimnya anggaran juga menjadi pemicu perlunya kolaborasi lintas sektor. Kata kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah
600 # 4 $a Program Keamanan dan Keselamatan Sosial
Content Unduh katalog