| Judul | KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA / AKHIRUL MAULIDHAN YASIN |
| Pengarang | AKHIRUL MAULIDHAN YASIN Dr. Hari Nur Cahya Murni |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 13 :Ilus |
| Subjek | Hak-Hak Politik |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun jumlah pemilih perempuan di Kota Ternate mencapai 50,4%, keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif masih jauh dari kuota minimal 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Realitas ini mencerminkan adanya ketimpangan gender dalam politik lokal serta lemahnya efektivitas kebijakan afirmatif. Rendahnya keterlibatan perempuan di DPRD juga dipengaruhi oleh budaya politik patriarkal dan pola rekrutmen partai yang belum inklusif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate periode 2024–2029 serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Metode: Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori representasi politik Hanna Pitkin digunakan sebagai landasan analisis. Informan berjumlah 17 orang yang terdiri dari Ketua DPRD, pengurus partai politik, anggota DPRD perempuan, dan masyarakat Kota Ternate. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate periode 2024–2029 hanya mencapai 13,3% dari total 30 anggota legislatif. Hambatan utama mencakup belum efektifnya regulasi afirmatif, lemahnya rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik, serta rendahnya minat perempuan untuk terlibat dalam politik akibat dominasi budaya politik patriarkal. Kesimpulan: Diperlukan reformasi internal partai politik yang mendorong perekrutan caleg perempuan secara inklusif, penguatan kapasitas perempuan dalam bidang politik, serta kampanye publik berbasis kesetaraan gender. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pelaksanaan regulasi afirmatif agar keterwakilan perempuan dapat mencapai kuota minimal yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Politik Lokal, Pemerintah Daerah, Representasi Politik, Gender. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00042/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001191854 | ||
| 005 | 20260115100404 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000299 |
| 082 | # | # | $a 323.035 985 423 |
| 084 | # | # | $a 323.035 985 423 AKH k |
| 100 | 0 | # | $a AKHIRUL MAULIDHAN YASIN |
| 245 | 1 | # | $a KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA /$c AKHIRUL MAULIDHAN YASIN |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 13 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun jumlah pemilih perempuan di Kota Ternate mencapai 50,4%, keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif masih jauh dari kuota minimal 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Realitas ini mencerminkan adanya ketimpangan gender dalam politik lokal serta lemahnya efektivitas kebijakan afirmatif. Rendahnya keterlibatan perempuan di DPRD juga dipengaruhi oleh budaya politik patriarkal dan pola rekrutmen partai yang belum inklusif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate periode 2024–2029 serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Metode: Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori representasi politik Hanna Pitkin digunakan sebagai landasan analisis. Informan berjumlah 17 orang yang terdiri dari Ketua DPRD, pengurus partai politik, anggota DPRD perempuan, dan masyarakat Kota Ternate. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate periode 2024–2029 hanya mencapai 13,3% dari total 30 anggota legislatif. Hambatan utama mencakup belum efektifnya regulasi afirmatif, lemahnya rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik, serta rendahnya minat perempuan untuk terlibat dalam politik akibat dominasi budaya politik patriarkal. Kesimpulan: Diperlukan reformasi internal partai politik yang mendorong perekrutan caleg perempuan secara inklusif, penguatan kapasitas perempuan dalam bidang politik, serta kampanye publik berbasis kesetaraan gender. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pelaksanaan regulasi afirmatif agar keterwakilan perempuan dapat mencapai kuota minimal yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Politik Lokal, Pemerintah Daerah, Representasi Politik, Gender. |
| 650 | # | 4 | $a Hak-Hak Politik |
| 700 | 0 | # | $a Dr. Hari Nur Cahya Murni |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :