| Judul | "KOLABORASI PENANGANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERSAMA PUSKESMAS BANJARNEGARA 1 MELALUI PROGRAM BANJARNEGARA SATU PELAYANAN KESEHATAN JIWA TERPADU (RATU NAN JITU) DI KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH" / Nur Wiji Lestari |
| Pengarang | Nur Wiji Lestari Irfan Uluputty |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 11 :Ilus |
| Subjek | sakit jiwa |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Gangguan jiwa menjadi masalah global kesehatan mental. Ketertiban dan ketentraman masyarakat sering kali terganggu ketika Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengamuk dan menyerang warga. Kolaborasi lintas sektor menentukan keberhasilan penanganan kesehatan jiwa masyarakat, karena kompleksitas permasalahan kesehatan jiwa membutuhkan perhatian serta kerja sama dari berbagai pihak. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi penanganan ODGJ. Metode: Studi berbasis eksploratif dengan pendekatan kualitatif dilakukan di Satpol PP dan Puskesmas Banjarnegara 1 meminjam teori Collaborative Governance. Informan dipilih secara purposive dari pihak Satpol PP, dan Puskesmas, serta masyarakat. Data hasil wawancara dianalisis secara tematik dan dilakukan triangulasi dengan data observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Kolaborasi antara Satpol PP dan Puskesmas Banjarnegara 1 dalam menangani ODGJ melalui program Ratu Nan Jitu menunjukkan komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa. Meskipun prosedur penanganan telah dilakukan sesuai dengan peraturan, masih terdapat tantangan besar dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi yang belum optimal. Kesimpulan: Pembentukan tim lintas lembaga yang terintegrasi dan pengembangan regulasi yang lebih jelas perlu dilakukan agar setiap instansi memiliki peran yang terdefinisi dengan baik, terutama melalui pengembangan sistem pendataan dan pelaporan terintegrasi untuk memantau kasus ODGJ secara real-time. Kata kunci: Ketentraman, Kolaborasi Pemerintahan, ODGJ |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20560 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06623/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001191915 | ||
| 005 | 20260116112841 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000360 |
| 082 | # | # | $a 362.259 826 35 |
| 084 | # | # | $a 362.259 826 35 NUR " |
| 100 | 0 | # | $a Nur Wiji Lestari |
| 245 | 1 | # | $a "KOLABORASI PENANGANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERSAMA PUSKESMAS BANJARNEGARA 1 MELALUI PROGRAM BANJARNEGARA SATU PELAYANAN KESEHATAN JIWA TERPADU (RATU NAN JITU) DI KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH" /$c Nur Wiji Lestari |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 11 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Gangguan jiwa menjadi masalah global kesehatan mental. Ketertiban dan ketentraman masyarakat sering kali terganggu ketika Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengamuk dan menyerang warga. Kolaborasi lintas sektor menentukan keberhasilan penanganan kesehatan jiwa masyarakat, karena kompleksitas permasalahan kesehatan jiwa membutuhkan perhatian serta kerja sama dari berbagai pihak. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi penanganan ODGJ. Metode: Studi berbasis eksploratif dengan pendekatan kualitatif dilakukan di Satpol PP dan Puskesmas Banjarnegara 1 meminjam teori Collaborative Governance. Informan dipilih secara purposive dari pihak Satpol PP, dan Puskesmas, serta masyarakat. Data hasil wawancara dianalisis secara tematik dan dilakukan triangulasi dengan data observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Kolaborasi antara Satpol PP dan Puskesmas Banjarnegara 1 dalam menangani ODGJ melalui program Ratu Nan Jitu menunjukkan komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa. Meskipun prosedur penanganan telah dilakukan sesuai dengan peraturan, masih terdapat tantangan besar dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi yang belum optimal. Kesimpulan: Pembentukan tim lintas lembaga yang terintegrasi dan pengembangan regulasi yang lebih jelas perlu dilakukan agar setiap instansi memiliki peran yang terdefinisi dengan baik, terutama melalui pengembangan sistem pendataan dan pelaporan terintegrasi untuk memantau kasus ODGJ secara real-time. Kata kunci: Ketentraman, Kolaborasi Pemerintahan, ODGJ |
| 650 | # | 4 | $a sakit jiwa |
| 700 | 0 | # | $a Irfan Uluputty |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20560 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :