| Judul | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN ACEH UTARA / Muhammad Rizky Al-Kautsar |
| Pengarang | Muhammad Rizky Al-Kautsar Sampara Lukman |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 16 :Ilus |
| Subjek | Penanggulangan Kemiskinan |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam. Pada 2024, sebanyak 18.650 jiwa tercatat sebagai penduduk miskin ekstrem, mencerminkan perlunya pendekatan tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan. Tujuan: Menganalisis penerapan collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 11 orang, yaitu Sekda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Banjamsos, Sekretaris Bappeda, Kepala PUPR, Kepala Baitul Mal, pegawai Bank Aceh, dan empat masyarakat miskin. Analisis mengacu pada model Collaborative Governance dari Ansell & Gash (2007), yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya efektif. Kondisi awal ditandai ketimpangan sumber daya dan rendahnya insentif partisipasi. Desain kelembagaan sudah membentuk forum kolaborasi, namun aturan kerja sama belum konsisten dan transparan. Kepemimpinan fasilitatif berjalan, tapi masih perlu penguatan kapasitas dan konsistensi antar aktor. Dalam proses kolaboratif, dialog dan kepercayaan mulai tumbuh, meski komitmen dan pemahaman bersama masih lemah. Faktor pendukungnya antara lain peran Baitul Mal, partisipasi masyarakat, dan regulasi; sedangkan hambatannya adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan data kemiskinan yang belum akurat. Kesimpulan: Collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat upaya kolaboratif antar pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, penerapannya masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan yang mengurangi efektivitas kerja sama. Diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan mekanisme kolaboratif yang lebih inklusif dan transparan. Kata kunci: Kemiskinan ekstrem, Collaborative Governance, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22855 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00170/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192222 | ||
| 005 | 20260121115703 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000667 |
| 082 | # | # | $a 362.559.811.41 |
| 084 | # | # | $a 362.559.811.41 MUH c |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Rizky Al-Kautsar |
| 245 | 1 | # | $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN ACEH UTARA /$c Muhammad Rizky Al-Kautsar |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 16 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam. Pada 2024, sebanyak 18.650 jiwa tercatat sebagai penduduk miskin ekstrem, mencerminkan perlunya pendekatan tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan. Tujuan: Menganalisis penerapan collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 11 orang, yaitu Sekda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Banjamsos, Sekretaris Bappeda, Kepala PUPR, Kepala Baitul Mal, pegawai Bank Aceh, dan empat masyarakat miskin. Analisis mengacu pada model Collaborative Governance dari Ansell & Gash (2007), yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya efektif. Kondisi awal ditandai ketimpangan sumber daya dan rendahnya insentif partisipasi. Desain kelembagaan sudah membentuk forum kolaborasi, namun aturan kerja sama belum konsisten dan transparan. Kepemimpinan fasilitatif berjalan, tapi masih perlu penguatan kapasitas dan konsistensi antar aktor. Dalam proses kolaboratif, dialog dan kepercayaan mulai tumbuh, meski komitmen dan pemahaman bersama masih lemah. Faktor pendukungnya antara lain peran Baitul Mal, partisipasi masyarakat, dan regulasi; sedangkan hambatannya adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan data kemiskinan yang belum akurat. Kesimpulan: Collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat upaya kolaboratif antar pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, penerapannya masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan yang mengurangi efektivitas kerja sama. Diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan mekanisme kolaboratif yang lebih inklusif dan transparan. Kata kunci: Kemiskinan ekstrem, Collaborative Governance, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
| 650 | # | 4 | $a Penanggulangan Kemiskinan |
| 700 | 0 | # | $a Sampara Lukman |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22855 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :