| Judul | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KOMINFO DI KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH / Nadya Veronica |
| Pengarang | Nadya Veronica Baharuddin Thahir |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 12 :Ilus |
| Subjek | administrasi pemerintah kabupaten |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dasar pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan temuan empiris, kualitas implementasi kebijakan ini belum optimal terutama dalam hal aksesibilitas dan partisipasi publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam kebijakan publik yang terjadi, khususnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dengan teknik purposive sampling dan incidental sampling. Informan utama terdiri dari 6 informan, yang terdiri dari Sekda Kabupaten Pati, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional, Pranata Humas, Pelaksana PPID di Diskominfo, serta masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas staf yang terbatas, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran PPID. Meskipun demikian, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi dan pendanaan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan penggunaan platform digital, serta peningkatan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang inovatif dan menarik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi yang lebih efektif dan partisipatif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, PPID |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21870 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06840/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192341 | ||
| 005 | 20260122021919 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000786 |
| 082 | # | # | $a 352.150 959 826 64 |
| 084 | # | # | $a 352.150 959 826 64 NAD i |
| 100 | 0 | # | $a Nadya Veronica |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KOMINFO DI KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH /$c Nadya Veronica |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 12 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dasar pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan temuan empiris, kualitas implementasi kebijakan ini belum optimal terutama dalam hal aksesibilitas dan partisipasi publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam kebijakan publik yang terjadi, khususnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dengan teknik purposive sampling dan incidental sampling. Informan utama terdiri dari 6 informan, yang terdiri dari Sekda Kabupaten Pati, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional, Pranata Humas, Pelaksana PPID di Diskominfo, serta masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas staf yang terbatas, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran PPID. Meskipun demikian, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi dan pendanaan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan penggunaan platform digital, serta peningkatan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang inovatif dan menarik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi yang lebih efektif dan partisipatif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, PPID |
| 650 | # | 4 | $a administrasi pemerintah kabupaten |
| 700 | 0 | # | $a Baharuddin Thahir |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21870 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :