| Judul | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN / M. Reyhan Akbar Mahasatya |
| Pengarang | M. Reyhan Akbar Mahasatya Adfin Rochmad Baidhowah |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 13 |
| Subjek | Kesejahteraan Sosial |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, ketidaktepatan sasaran dan rendahnya proporsi penerima bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin menjadi tantangan utama dalam efektivitas program tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kecamatan Sako. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pihak penyalur, dan masyarakat penerima manfaat belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun, masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Beberapa faktor penghambat antara lain ketidaksesuaian data penerima, rendahnya transparansi dalam pendataan, dan belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan lokal. Sebagai bentuk perbaikan, dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, serta penyusunan ulang mekanisme penyaluran bantuan sosial sesuai dengan regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan bantuan sosial untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kecamatan Sako. Kata kunci: kemiskinan, bantuan sosial, collaborative governance, Kecamatan Sako, Kota Palembang |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24559 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06900/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192460 | ||
| 005 | 20260126012534 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000905 |
| 082 | # | # | $a 361.598 161 62 |
| 084 | # | # | $a 361.598 161 62 M. c |
| 100 | 0 | # | $a M. Reyhan Akbar Mahasatya |
| 245 | 1 | # | $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c M. Reyhan Akbar Mahasatya |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 13 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, ketidaktepatan sasaran dan rendahnya proporsi penerima bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin menjadi tantangan utama dalam efektivitas program tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kecamatan Sako. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pihak penyalur, dan masyarakat penerima manfaat belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun, masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Beberapa faktor penghambat antara lain ketidaksesuaian data penerima, rendahnya transparansi dalam pendataan, dan belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan lokal. Sebagai bentuk perbaikan, dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, serta penyusunan ulang mekanisme penyaluran bantuan sosial sesuai dengan regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan bantuan sosial untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kecamatan Sako. Kata kunci: kemiskinan, bantuan sosial, collaborative governance, Kecamatan Sako, Kota Palembang |
| 650 | # | 4 | $a Kesejahteraan Sosial |
| 700 | 0 | # | $a Adfin Rochmad Baidhowah |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24559 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :