| Judul | KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BIREUEN / Muhammad Fathur Syidky |
| Pengarang | Muhammad Fathur Syidky Ikhbaluddin |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 11 |
| Subjek | Administrasi Pemerintahan Daerah |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, dimana Kabupaten Bireuen memperoleh nilai indeks sebesar 2,12 dan berpredikat cukup. Nilai indeks tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Kota Lhoksemawe sebagai Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Meskipun dalam penerapan SPBE Pemerintah Kabuapten Bireuen sudah melibatkan pihak ketiga untuk berkolaborasi, akan tetapi nyatanya dalam penerapan SPBE belum optimal di Kabupaten Bireuen. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi yang telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen dalam penerapan SPBE. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Diskominsa, tenaga ahli TI, dan perwakilan masyarakat, dan studi juga menggunakan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Data dianalisis menggunakan konsep collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Kepemimpinan Fasilitatif dan Desain Kelembagaan belum berjalan dengan baik. Adapun pada dimensi Kondisi Awal terdapat kesenjangan dimana pemerintah lebih dominan daripada aktor lainnya. Sedangkan pada dimensi Proses Kolaborasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja dialog dilaksanakan secara visit ke perangkat daerah terkait, dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Serta setiap aplikasi layanan digital di Perangkat Daerah belum terintegrasi dan dikelola secara terpisah. Kesimpulan: Kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, memastikan integrasi sistem yang baik, dan membangun komitmen dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis menjadi penting agar setiap pihak memiliki visi yang sama dalam transformasi digital pemerintahan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi forum kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat guna memperluas partisipasi dan inovasi. Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah, Pelayanan Publik, SPBE. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22074 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06904/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192464 | ||
| 005 | 20260126025433 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000909 |
| 082 | # | # | $a 352.150 959 811 43 |
| 084 | # | # | $a 352.150 959 811 43 MUH k |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Fathur Syidky |
| 245 | 1 | # | $a KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BIREUEN /$c Muhammad Fathur Syidky |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 11 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, dimana Kabupaten Bireuen memperoleh nilai indeks sebesar 2,12 dan berpredikat cukup. Nilai indeks tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Kota Lhoksemawe sebagai Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Meskipun dalam penerapan SPBE Pemerintah Kabuapten Bireuen sudah melibatkan pihak ketiga untuk berkolaborasi, akan tetapi nyatanya dalam penerapan SPBE belum optimal di Kabupaten Bireuen. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi yang telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen dalam penerapan SPBE. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Diskominsa, tenaga ahli TI, dan perwakilan masyarakat, dan studi juga menggunakan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Data dianalisis menggunakan konsep collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Kepemimpinan Fasilitatif dan Desain Kelembagaan belum berjalan dengan baik. Adapun pada dimensi Kondisi Awal terdapat kesenjangan dimana pemerintah lebih dominan daripada aktor lainnya. Sedangkan pada dimensi Proses Kolaborasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja dialog dilaksanakan secara visit ke perangkat daerah terkait, dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Serta setiap aplikasi layanan digital di Perangkat Daerah belum terintegrasi dan dikelola secara terpisah. Kesimpulan: Kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, memastikan integrasi sistem yang baik, dan membangun komitmen dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis menjadi penting agar setiap pihak memiliki visi yang sama dalam transformasi digital pemerintahan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi forum kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat guna memperluas partisipasi dan inovasi. Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah, Pelayanan Publik, SPBE. |
| 650 | # | 4 | $a Administrasi Pemerintahan Daerah |
| 700 | 0 | # | $a Ikhbaluddin |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22074 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :