| Judul | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / Muhammad Rasyid Ridho |
| Pengarang | Muhammad Rasyid Ridho Riyan Jaelani |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 15 :Ilus |
| Subjek | kebijakan publik |
| Abstrak | Permasalahan: Gagasan tentang data terbuka atau satu data menjadi masalah strategis di Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala antara lain kurang mutakhirnya data serta kurang lengkapnya dataset pada portal Satu Data Kulon Progo. Hal ini disebabkan karena tidak ada SDM khusus yang menangani data sehingga pengumpulan data masih terjadi keterlambatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan collaborative governance kebijakan Satu data Indonesia Kulon Progo dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Kulon Progo. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Penelitian ini menggunanakan teori Collaborative Governance Ansel & Gash (2008). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi yang belum optimal dalam pelaksanaannya, meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Sedangkan dimensi yang berhasil yaitu dimensi desain institusional. Kesimpulan: penelitian ini menyimpulkan bahwa Collaborative Governance dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Collaborative Governance, Satu Data Indonesia, Data |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07093/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192706 | ||
| 005 | 20260128121457 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126001151 |
| 082 | # | # | $a 331.120 425 982 71 |
| 084 | # | # | $a 331.120 425 982 71 MUH c |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Rasyid Ridho |
| 245 | 1 | # | $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA /$c Muhammad Rasyid Ridho |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 15 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan: Gagasan tentang data terbuka atau satu data menjadi masalah strategis di Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala antara lain kurang mutakhirnya data serta kurang lengkapnya dataset pada portal Satu Data Kulon Progo. Hal ini disebabkan karena tidak ada SDM khusus yang menangani data sehingga pengumpulan data masih terjadi keterlambatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan collaborative governance kebijakan Satu data Indonesia Kulon Progo dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Kulon Progo. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Penelitian ini menggunanakan teori Collaborative Governance Ansel & Gash (2008). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi yang belum optimal dalam pelaksanaannya, meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Sedangkan dimensi yang berhasil yaitu dimensi desain institusional. Kesimpulan: penelitian ini menyimpulkan bahwa Collaborative Governance dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Collaborative Governance, Satu Data Indonesia, Data |
| 650 | # | 4 | $a kebijakan publik |
| 700 | 0 | # | $a Riyan Jaelani |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :