Cite This        Tampung        Export Record
Judul KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KABUPATEN MINAHASA SULAWESI UTARA / Nathan Stefan Doringin
Pengarang Nathan Stefan Doringin
Syahrir
Penerbitan Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2025
Deskripsi Fisik 16
Subjek Manajemen Personalia
Abstrak Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja lembaga pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan administrasi kepegawaian, dihadapkan pada tantangan signifikan yang bersumber dari keterbatasan internal. Di Kabupaten Minahasa, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menghadapi isu-isu seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, sistem administrasi kepegawaian yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta variasi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap aturan-aturan baru. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada kinerja yang belum optimal, khususnya dalam hal ketepatan waktu, produktivitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kinerja sektor publik secara umum, manajemen sumber daya manusia, dan dampak e-government, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam analisis komprehensif dan kontekstual yang secara holistik meneliti interaksi berbagai faktor penghambat ini dalam satu entitas BKD di daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BKD Kabupaten Minahasa dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal. Faktor-faktor penghambat utama yang teridentifikasi meliputi inkonsistensi kompetensi sumber daya manusia, dukungan infrastruktur yang belum memadai, sistem administrasi yang masih banyak bersifat manual dan belum terintegrasi secara digital, tantangan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang sering, dan variasi tingkat pemahaman ASN. Meskipun BKD telah melakukan berbagai upaya seperti penataan SDM, optimalisasi pemanfaatan sarana, dan sosialisasi rutin aturan baru, upaya-upaya ini masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam metodologi dan jangkauannya, untuk secara signifikan memperbaiki kinerja keseluruhan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan dan pelayanan administrasi kepegawaian di BKD Kabupaten Minahasa masih belum optimal akibat berbagai tantangan internal yang kompleks dan multifaset. Untuk mencapai peningkatan kinerja, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap penempatan sumber daya manusia, optimalisasi strategis pemanfaatan sarana dan prasarana, percepatan integrasi digital sistem administrasi, diseminasi dan internalisasi perubahan regulasi yang lebih efektif, serta pelatihan interaktif yang lebih intensif untuk memperdalam pemahaman ASN. Penerapan perbaikan ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan BKD. Kata Kunci: BKD, Kinerja Pelayanan, Administrasi Kepegawaian
Lokasi Akses Online http://eprints.ipdn.ac.id/24969

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
07149/IPDN/2025 Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001192767
005 20260128113129
035 # # $a 0010-0126001212
082 # # $a 658.309 598 425 1
084 # # $a 658.309 598 425 1 NAT
100 0 # $a Nathan Stefan Doringin
245 1 # $a KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KABUPATEN MINAHASA SULAWESI UTARA /$c Nathan Stefan Doringin
260 # # $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),$c 2025
300 # # $a 16
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja lembaga pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan administrasi kepegawaian, dihadapkan pada tantangan signifikan yang bersumber dari keterbatasan internal. Di Kabupaten Minahasa, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menghadapi isu-isu seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, sistem administrasi kepegawaian yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta variasi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap aturan-aturan baru. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada kinerja yang belum optimal, khususnya dalam hal ketepatan waktu, produktivitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kinerja sektor publik secara umum, manajemen sumber daya manusia, dan dampak e-government, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam analisis komprehensif dan kontekstual yang secara holistik meneliti interaksi berbagai faktor penghambat ini dalam satu entitas BKD di daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BKD Kabupaten Minahasa dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal. Faktor-faktor penghambat utama yang teridentifikasi meliputi inkonsistensi kompetensi sumber daya manusia, dukungan infrastruktur yang belum memadai, sistem administrasi yang masih banyak bersifat manual dan belum terintegrasi secara digital, tantangan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang sering, dan variasi tingkat pemahaman ASN. Meskipun BKD telah melakukan berbagai upaya seperti penataan SDM, optimalisasi pemanfaatan sarana, dan sosialisasi rutin aturan baru, upaya-upaya ini masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam metodologi dan jangkauannya, untuk secara signifikan memperbaiki kinerja keseluruhan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan dan pelayanan administrasi kepegawaian di BKD Kabupaten Minahasa masih belum optimal akibat berbagai tantangan internal yang kompleks dan multifaset. Untuk mencapai peningkatan kinerja, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap penempatan sumber daya manusia, optimalisasi strategis pemanfaatan sarana dan prasarana, percepatan integrasi digital sistem administrasi, diseminasi dan internalisasi perubahan regulasi yang lebih efektif, serta pelatihan interaktif yang lebih intensif untuk memperdalam pemahaman ASN. Penerapan perbaikan ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan BKD. Kata Kunci: BKD, Kinerja Pelayanan, Administrasi Kepegawaian
650 # 4 $a Manajemen Personalia
700 0 # $a Syahrir
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/24969
Content Unduh katalog