| Judul | PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (Studi Kasus Penegakan Perssetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Polewali Mandar) / Armita Aminarty |
| Pengarang | Armita Aminarty Lalu Satria Utama |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 14 :Ilus |
| Subjek | pajak |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyakknya bangunan gedung yang tidak memiliki izin. Banyaknya pelanggaran ini memicu perlunya penegakan Peraturan Daerah (Perda) guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting karena tingginya pelanggaran terkait perizinan bangunan gedung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait PBG oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah mengenai kewajiban memperoleh PBG, meskipun Satpol PP telah berupaya menegakkan aturan,efektivitasnya terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomdasikan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan sosialisasi hukum, serta penigkatn kapasitas Satpol PP agar penegakan hukum lebih efektif. Kesimpulan: Rekomendasi penelitian menekankan pada pentingnya peningkatan koordinasi lintas instansi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penegakan Perda. Selain itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan berbasis budaya hukum untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap regulasi PBG. Kata kunci: Penegakan Peraturan Daerah, PBG, Satpol PP, Pembangunan Daerah, Kabupaten Polewali Mandar. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07195/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192814 | ||
| 005 | 20260129101711 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126001259 |
| 082 | # | # | $a 336.259 846 32 |
| 084 | # | # | $a 336.259 846 32 ARM p |
| 100 | 0 | # | $a Armita Aminarty |
| 245 | 1 | # | $a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : $b (Studi Kasus Penegakan Perssetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Polewali Mandar) /$c Armita Aminarty |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 14 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyakknya bangunan gedung yang tidak memiliki izin. Banyaknya pelanggaran ini memicu perlunya penegakan Peraturan Daerah (Perda) guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting karena tingginya pelanggaran terkait perizinan bangunan gedung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait PBG oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah mengenai kewajiban memperoleh PBG, meskipun Satpol PP telah berupaya menegakkan aturan,efektivitasnya terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomdasikan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan sosialisasi hukum, serta penigkatn kapasitas Satpol PP agar penegakan hukum lebih efektif. Kesimpulan: Rekomendasi penelitian menekankan pada pentingnya peningkatan koordinasi lintas instansi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penegakan Perda. Selain itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan berbasis budaya hukum untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap regulasi PBG. Kata kunci: Penegakan Peraturan Daerah, PBG, Satpol PP, Pembangunan Daerah, Kabupaten Polewali Mandar. |
| 600 | # | 4 | $a pajak |
| 700 | 0 | # | $a Lalu Satria Utama |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :