| Judul | PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN POSO / Gebryana Yuniastuti Manasa |
| Pengarang | Gebryana Yuniastuti Manasa Lilis Sholihah |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Sumedang : IPDN, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 13 Hlm :- ;-- |
| ISBN | - |
| Subjek | administrasi desa |
| Abstrak | Kabupaten Poso adalah Salah satu Kabupaten yang memilki keberagaman dari suku, budaya dan sosial. Namun dibalik keberagaman itu menjadikan hubungan masyarakat dan pemerintah khususnya di tingkat desa masih menjadi tantangan serius. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. Penelitian ini dianalisi dengan teori Peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri dan Santoso (2003) yang meliputi : peran sebagai Kebijakan, peran sebagai Strategi, peran sebagai Alat Komunikasi, peran sebagai Penyelesaian Sengketa, peran sebagai Alat Terapi. Metode: Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak terkait. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab utama ketidakharmonisan yang terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa adalah kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa. Kesimpulan: Upaya yang saat ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan kapasitas dan integritas pemerintah desa melalui pelatihan pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa serta memberikan pelatihan mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17474 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00239/IPDN/2026 | 352.175 984 441 GEB p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193121 | ||
| 005 | 20260204121748 | ||
| 020 | # | # | $a - |
| 035 | # | # | $a 0010-0226000205 |
| 082 | # | # | $a 352.175 984 441 |
| 084 | # | # | $a 352.175 984 441 GEB p |
| 100 | 0 | # | $a Gebryana Yuniastuti Manasa |
| 245 | 1 | # | $a PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN POSO /$c Gebryana Yuniastuti Manasa |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 13 Hlm : $b - ; $c -$e - |
| 520 | # | # | $a Kabupaten Poso adalah Salah satu Kabupaten yang memilki keberagaman dari suku, budaya dan sosial. Namun dibalik keberagaman itu menjadikan hubungan masyarakat dan pemerintah khususnya di tingkat desa masih menjadi tantangan serius. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. Penelitian ini dianalisi dengan teori Peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri dan Santoso (2003) yang meliputi : peran sebagai Kebijakan, peran sebagai Strategi, peran sebagai Alat Komunikasi, peran sebagai Penyelesaian Sengketa, peran sebagai Alat Terapi. Metode: Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak terkait. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab utama ketidakharmonisan yang terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa adalah kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa. Kesimpulan: Upaya yang saat ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan kapasitas dan integritas pemerintah desa melalui pelatihan pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa serta memberikan pelatihan mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. |
| 600 | # | 4 | $a administrasi desa |
| 700 | 0 | # | $a Lilis Sholihah |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17474 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :