Cite This        Tampung        Export Record
Judul EVALUASI KEBIJAKAN QANUN JINAYAT GUNA MENENGAKKAN SYARI’AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH / Ali Akbar
Pengarang Ali Akbar
Sarwani
Penerbitan Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024
Deskripsi Fisik 11
Subjek Hukum Pidana Islam
Abstrak Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Qanun Jinayat guna menegakkan syari’at islam di Kota Banda Aceh yang masih belum efektif yang di buktikan di tahun 2022 kasus tersebut naik menjadi 61 kasus dan ditahun 2023 dimulai dari bulan Januari hingga September, kasus pelanggaran syari’at islam meningkat lagi menjadi 79 kasus. Tujuan: Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dalam Menegakkan Syari’at Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan, wawancara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis menggunakan teori dari William N.Dunn ada enam dimensi yaitu: efektivitas, efisien, kecukupan, kemerataan, reponsivitas dan ketepatan. Hasil Penelitian: Kebijakan qanun jinayat belum efektif saat pelaksanaannya dapat dilihat bahwa masih ditemukan pelanggaran syari’at Islam dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan itu pula perlunya evaluasi kebijakan qanun jinayat berkesinambungan dengan prosedur yang ditentukan untuk mencapai harapan dari pemerintah Kota Banda Aceh, kebijakan ini juga membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya yang mendukung dan sebelum dilaksanakan kebijakan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar dapat lebih seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan sosial yang lebih efektif dan adil.
Lokasi Akses Online http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18098

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
04714/IPDN/2024 340.590 959 811 12 ALI e Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001193358
005 20260205013410
035 # # $a 0010-0226000442
082 # # $a 340.590 959 811 12
084 # # $a 340.590 959 811 12 ALI e
100 0 # $a Ali Akbar
245 1 # $a EVALUASI KEBIJAKAN QANUN JINAYAT GUNA MENENGAKKAN SYARI’AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH /$c Ali Akbar
260 # # $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
300 # # $a 11
520 # # $a Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Qanun Jinayat guna menegakkan syari’at islam di Kota Banda Aceh yang masih belum efektif yang di buktikan di tahun 2022 kasus tersebut naik menjadi 61 kasus dan ditahun 2023 dimulai dari bulan Januari hingga September, kasus pelanggaran syari’at islam meningkat lagi menjadi 79 kasus. Tujuan: Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dalam Menegakkan Syari’at Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan, wawancara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis menggunakan teori dari William N.Dunn ada enam dimensi yaitu: efektivitas, efisien, kecukupan, kemerataan, reponsivitas dan ketepatan. Hasil Penelitian: Kebijakan qanun jinayat belum efektif saat pelaksanaannya dapat dilihat bahwa masih ditemukan pelanggaran syari’at Islam dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan itu pula perlunya evaluasi kebijakan qanun jinayat berkesinambungan dengan prosedur yang ditentukan untuk mencapai harapan dari pemerintah Kota Banda Aceh, kebijakan ini juga membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya yang mendukung dan sebelum dilaksanakan kebijakan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar dapat lebih seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan sosial yang lebih efektif dan adil.
650 # 4 $a Hukum Pidana Islam
700 0 # $a Sarwani
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18098
Content Unduh katalog