| Judul | PERAN DP3AP2KB DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN / Thadeus Frits Fautngiljanan |
| Pengarang | Thadeus Frits Fautngiljanan Suaib Ibrahim |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 9 hlm |
| Subjek | Pemberdayaan Masyarakat |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas pada umumnya dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai ruang lingkup pada bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan masyarakat desa sembada dari suatu desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal salah satunya yaitu desa mandiri merupakan salah satu unsur dari perencanaan pembangunan perdesaaan yaitu program kampung keluarga berkualitas. Maka dari itu, Upaya pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas menjadi aspek strategi yang masih dihadapi DP3AP2KB Kabupaten Merauke. Tujuan : penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Adapun Metode penelitian ini adalah dengan kualitatif deskriptif, dengan Hasil/Temuan : Di temukan terdapat Kebijakan nasional yang menjadi suatu tolak ukur kampung KB dalam pemberdayaan kampung KB dimana kampung tersebut telah meningkatkan mutu pelayan dengan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga dapat di simpulkan : bahwasannya Pada penelitian ini disimpulkan bahwa peran sebagai suatu kebijakan, terdapat kebijakan Nasional yang digunakan dalam pemberdayaan kampung KB yaitu peningkatan mutu pelayanan yang ada di fasilitas Kesehatan. Peran sebagai suatu strategi melakukan pendekatan pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau Oleh masyarakat. Akan tetapi terjadi penolakan terhadap program kampung KB yang disebabkan karena kurangnya pemahaman penyampaian pesan, dalam ber-KB diberikan biaya kepada peserta yang mengalami kegagalan dari saat kehamilan sampai dengan kelahiran. Keterbatasan anggaran yang digunakan untuk sosialisasi. Faktor eksternal yang menjadi masalah adalah kesertaan masyarakat dalam mengikuti program kampung KB masih rendah. Meskipun begitu, pemerintah terus berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan turun langsung kelapangan |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16369 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06189/IPDN/2023 | 307.109 598 819 3 THA p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194341 | ||
| 005 | 20260220052300 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226001425 |
| 082 | # | # | $a 307.109 598 819 3 |
| 084 | # | # | $a 307.109 598 819 3 THA p |
| 100 | 0 | # | $a Thadeus Frits Fautngiljanan |
| 245 | 1 | # | $a PERAN DP3AP2KB DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN /$c Thadeus Frits Fautngiljanan |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 9 hlm |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas pada umumnya dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai ruang lingkup pada bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan masyarakat desa sembada dari suatu desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal salah satunya yaitu desa mandiri merupakan salah satu unsur dari perencanaan pembangunan perdesaaan yaitu program kampung keluarga berkualitas. Maka dari itu, Upaya pemberdayaan masyarakat kampung keluarga berkualitas menjadi aspek strategi yang masih dihadapi DP3AP2KB Kabupaten Merauke. Tujuan : penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Adapun Metode penelitian ini adalah dengan kualitatif deskriptif, dengan Hasil/Temuan : Di temukan terdapat Kebijakan nasional yang menjadi suatu tolak ukur kampung KB dalam pemberdayaan kampung KB dimana kampung tersebut telah meningkatkan mutu pelayan dengan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga dapat di simpulkan : bahwasannya Pada penelitian ini disimpulkan bahwa peran sebagai suatu kebijakan, terdapat kebijakan Nasional yang digunakan dalam pemberdayaan kampung KB yaitu peningkatan mutu pelayanan yang ada di fasilitas Kesehatan. Peran sebagai suatu strategi melakukan pendekatan pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau Oleh masyarakat. Akan tetapi terjadi penolakan terhadap program kampung KB yang disebabkan karena kurangnya pemahaman penyampaian pesan, dalam ber-KB diberikan biaya kepada peserta yang mengalami kegagalan dari saat kehamilan sampai dengan kelahiran. Keterbatasan anggaran yang digunakan untuk sosialisasi. Faktor eksternal yang menjadi masalah adalah kesertaan masyarakat dalam mengikuti program kampung KB masih rendah. Meskipun begitu, pemerintah terus berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan turun langsung kelapangan |
| 650 | # | 4 | $a Pemberdayaan Masyarakat |
| 700 | 0 | # | $a Suaib Ibrahim |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16369 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :