| Judul | PERAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA / Alfi Nurfajri |
| Pengarang | Alfi Nurfajri Mohammad Rifa`i |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 15 |
| Subjek | Kesatuan bangsa dan politik |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Organisasi Kemasyarakatan sebagai bentuk dan wadah bagi aspirasi masyarakat lahir karena adanya persamaan pendapat pada masyarakat yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Karena banyaknya Ormas yang lahir pada masyarakat, mengakibatkan adanya Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas. Oleh sebab itu diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik dalam pembinaan dan pengawasan Ormas di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Tujuan : penelitian ini untuk menganalisa peran Suku Badan Kesbangpol dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan faktorfaktor penyebab ditemukan pelanggaran oleh Ormas. Teori yang digunakan adalah teori peran dari Levinson dalam Soekanto. Metode : Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisi kualitatif. Hasil : Dalam pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan kepada ormas masih belum menyeluruh sampai ke tingkat ranting ormas yang paling bawah dikarnakan kendala biaya dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan ormas oleh kesbangpol. Dalam pendataan ormas yang terdaftar di jakarta utara belum semua ormas terdaftar di Suku Badan Kesbangpol. Kesimpulan : kesimpulan bahwa Kesbangpol Suku Badan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Ormas telah bekerja secara optimal namun diperlukan tindakan yang lebih tegas terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran, dengan faktor-faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain: persaingan daerah, perbedaan pandangan, kondisi situasional, kondisi organisasi, dan tuntutan yang tidak terpenuhi terhadap pemerintah. Saran : Perlu ditingkatkan sosialisasi atau acara bersama antara Suku Badan Kesbangpol dan Organisasi Masyarakat yang ada di Kota Admnistrasi Jakarta Utara sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan dalam upaya pencegahan, lebih peka terhadap hal-hal yang dapat menjadi bibit dari pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas dan penambahan pegawai di karnakan kekurangan pegawai mempengaruhi kualitas dalam pembinaan dan pengawasan. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14404 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06430/IPDN/2023 | 353.459 822 2 ALF p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194633 | ||
| 005 | 20260302014159 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000080 |
| 082 | # | # | $a 353.459 822 2 |
| 084 | # | # | $a 353.459 822 2 ALF p |
| 100 | 0 | # | $a Alfi Nurfajri |
| 245 | 1 | # | $a PERAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA /$c Alfi Nurfajri |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 15 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Organisasi Kemasyarakatan sebagai bentuk dan wadah bagi aspirasi masyarakat lahir karena adanya persamaan pendapat pada masyarakat yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Karena banyaknya Ormas yang lahir pada masyarakat, mengakibatkan adanya Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas. Oleh sebab itu diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik dalam pembinaan dan pengawasan Ormas di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Tujuan : penelitian ini untuk menganalisa peran Suku Badan Kesbangpol dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan faktorfaktor penyebab ditemukan pelanggaran oleh Ormas. Teori yang digunakan adalah teori peran dari Levinson dalam Soekanto. Metode : Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisi kualitatif. Hasil : Dalam pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan kepada ormas masih belum menyeluruh sampai ke tingkat ranting ormas yang paling bawah dikarnakan kendala biaya dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan ormas oleh kesbangpol. Dalam pendataan ormas yang terdaftar di jakarta utara belum semua ormas terdaftar di Suku Badan Kesbangpol. Kesimpulan : kesimpulan bahwa Kesbangpol Suku Badan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Ormas telah bekerja secara optimal namun diperlukan tindakan yang lebih tegas terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran, dengan faktor-faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain: persaingan daerah, perbedaan pandangan, kondisi situasional, kondisi organisasi, dan tuntutan yang tidak terpenuhi terhadap pemerintah. Saran : Perlu ditingkatkan sosialisasi atau acara bersama antara Suku Badan Kesbangpol dan Organisasi Masyarakat yang ada di Kota Admnistrasi Jakarta Utara sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan dalam upaya pencegahan, lebih peka terhadap hal-hal yang dapat menjadi bibit dari pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas dan penambahan pegawai di karnakan kekurangan pegawai mempengaruhi kualitas dalam pembinaan dan pengawasan. |
| 600 | # | 4 | $a Kesatuan bangsa dan politik |
| 700 | 0 | # | $a Mohammad Rifa`i |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14404 |
| 990 | # | # | $a 06430/IPDN/2023 |
Content Unduh katalog