| Judul | IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG / Achmad Farhan |
| Pengarang | Achmad Farhan Mulyadi |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 10 |
| Subjek | Akuntabilitas keuangan |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu kegunaan dari keuangan daerah adalah pendistribusian anggaran di bidang Pendidikan agar dapat meningkatkan mutu Pendidikan di suatu daerah. Pada pemerintah Kota Bandar Lampung, anggaran tersebut diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai OPD yang bergerak di bidang Pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanan pengelolaan keuangan daerah yang dapat merugikan keuangan daerah dan juga rakyat, seperti korupsi dana anggaran dari APBD. Untuk itu dalam penyusunan dan pengelolaan APBD terdapat beberapa prinsip yang harus digunakan untuk dapat menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan menuju pemerintahan yang good governance. Diantara prinsip tersebut yang terpenting adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi hambatan yang ada. Metode: Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan Penelitian kualitatif menurut Creswell yang sudah diterjemahkan, penelitian dengan metode kualitatif adaIah dengan mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik daIam anaLisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif Hasil/Temuan: Dalam beberapa tahun terakhir di kota bandar lampung terjadi beberapa kasus penyelewengan dana APBD. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk diterapkan dalam pengelolaan APBD. Kesimpulan: Penulis menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dilakukan sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, dengan keterlibatan ini sekolah dapat menyampaikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Komite sekolah sebagai pihak yang mewakili suara masyarakat dan walimurid juga mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan ide gagasan yang dapat secara langsung membantu kemajuan sekolah. Lalu dari sisi akuntabilitas pada penggunaan dana BOS, dapat terlihat dari laporan yang disetorkan sekolah kepada dinas pusat percaturwulan dan laporan tersebut juga dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan dana tersebut, salah satunya komite sekolah.Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14140 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06557/IPDN/2023 | 352.435 981 81 ACH i | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194809 | ||
| 005 | 20260317103456 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000256 |
| 082 | # | # | $a 352.435 981 81 |
| 084 | # | # | $a 352.435 981 81 ACH i |
| 100 | 0 | # | $a Achmad Farhan |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG /$c Achmad Farhan |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 10 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu kegunaan dari keuangan daerah adalah pendistribusian anggaran di bidang Pendidikan agar dapat meningkatkan mutu Pendidikan di suatu daerah. Pada pemerintah Kota Bandar Lampung, anggaran tersebut diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai OPD yang bergerak di bidang Pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanan pengelolaan keuangan daerah yang dapat merugikan keuangan daerah dan juga rakyat, seperti korupsi dana anggaran dari APBD. Untuk itu dalam penyusunan dan pengelolaan APBD terdapat beberapa prinsip yang harus digunakan untuk dapat menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan menuju pemerintahan yang good governance. Diantara prinsip tersebut yang terpenting adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi hambatan yang ada. Metode: Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan Penelitian kualitatif menurut Creswell yang sudah diterjemahkan, penelitian dengan metode kualitatif adaIah dengan mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik daIam anaLisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif Hasil/Temuan: Dalam beberapa tahun terakhir di kota bandar lampung terjadi beberapa kasus penyelewengan dana APBD. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk diterapkan dalam pengelolaan APBD. Kesimpulan: Penulis menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dilakukan sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, dengan keterlibatan ini sekolah dapat menyampaikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Komite sekolah sebagai pihak yang mewakili suara masyarakat dan walimurid juga mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan ide gagasan yang dapat secara langsung membantu kemajuan sekolah. Lalu dari sisi akuntabilitas pada penggunaan dana BOS, dapat terlihat dari laporan yang disetorkan sekolah kepada dinas pusat percaturwulan dan laporan tersebut juga dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan dana tersebut, salah satunya komite sekolah.Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan. |
| 650 | # | 4 | $a Akuntabilitas keuangan |
| 700 | 0 | # | $a Mulyadi |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14140 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :