| Judul | OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH / Galang Dicky Setiawan |
| Pengarang | Galang Dicky Setiawan Haromin |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 10 |
| Subjek | Keuangan daerah |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan kepada publik melalui Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). LKPD akan diperiksa oleh BPK atas tugasnya dalam melakukan pemeriksaan yakni diantaranya keuangan, kinerja dan hal tertentu dengan melihat kualitas LKPD. Upaya maksimal perlu dilakukan pemerintah daerah agar bisa memperoleh opini WTP. Laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP ini ialah laporan keuangan yang disajikan dengan wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang- undang nomor 15 tahun 2004. Jawa Tengah mendapatkan opini hasil audit: 100% “Wajar Tanpa Pengecualian” pada tahun 2012. Pada tahun 2019, Jawa Tengah menyusul dan mempertahankannya sampai tahun 2021, hal ini merupakan suatu prestasi karena sebelumnya belum pernah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada Kabupaten Semarang sendiri selalu mendapatkan Opini WTP sejak tahun 2012 hingga 2021 yang berarti laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan yaitu mengenai pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan Negara. Perolehan opini tersebut harus dipertahankan. Bersumber dari Kompas.com Pada Kabupaten Semarang sendiri meskipun sudah mendapatkan opini WTP tetapi pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pengelolaan aset dibuktikan dengan aset Pemkab semarang yang bersertifikat baru 30% dari Total 5.164 aset. Pada tahun 2020 sudah diajukan permohonan pensertifikatan untuk 1.700 bidang aset Pemkab ke BPN dengan target sebesar 2.000 sertifikat. Oleh karna itu diperlukan optimalisasi pengelolaan aset guna mempertahankan opini wtp yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang selama ini. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan aset tetap oleh BKUD dalam mempertahankan LKPD opini WTP, mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penghambatnya, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh BKUD dalam mempertahankan LKPD WTP di Kabupaten Semarang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data triangulasi yaitu dengan wawancara, observasi kualitatif dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui model analisis data miles dan Huberman. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Semarang sudah optimal meski ada beberapa hambatan ataupun kendala. Hambatan yang dialami oleh BKUD yaitu sulitnya mendapatkan dokumen bukti kepemilikan aset tetap Pemerintah Kabupaten Semarang, kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengelolaan aset tetap, kurangnya SDM yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Koneksi jaringan dan SIPKD sering bermasalah serta aplikasi masih dalam tahap penyempurnaan. Kesimpulan: pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang sudah cukup baik di Kabupaten Semarang masih memiliki kendala, utamanya yakni kelengkapan dokumen yang susah didapat. Upaya yang dapat diakukan oleh BKUD yakni dnegan melakukan kerjasama dengan BPN untuk memprosess penertiban sertifikat tanah yang dimana proses penerbitan sertifikat. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15136 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06850/IPDN/2023 | 336.013 598 265 GAL o | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195150 | ||
| 005 | 20260410124604 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000295 |
| 082 | # | # | $a 336.013 598 265 |
| 084 | # | # | $a 336.013 598 265 GAL o |
| 100 | 0 | # | $a Galang Dicky Setiawan |
| 245 | 1 | # | $a OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH /$c Galang Dicky Setiawan |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 10 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan kepada publik melalui Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). LKPD akan diperiksa oleh BPK atas tugasnya dalam melakukan pemeriksaan yakni diantaranya keuangan, kinerja dan hal tertentu dengan melihat kualitas LKPD. Upaya maksimal perlu dilakukan pemerintah daerah agar bisa memperoleh opini WTP. Laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP ini ialah laporan keuangan yang disajikan dengan wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang- undang nomor 15 tahun 2004. Jawa Tengah mendapatkan opini hasil audit: 100% “Wajar Tanpa Pengecualian” pada tahun 2012. Pada tahun 2019, Jawa Tengah menyusul dan mempertahankannya sampai tahun 2021, hal ini merupakan suatu prestasi karena sebelumnya belum pernah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada Kabupaten Semarang sendiri selalu mendapatkan Opini WTP sejak tahun 2012 hingga 2021 yang berarti laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan yaitu mengenai pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan Negara. Perolehan opini tersebut harus dipertahankan. Bersumber dari Kompas.com Pada Kabupaten Semarang sendiri meskipun sudah mendapatkan opini WTP tetapi pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pengelolaan aset dibuktikan dengan aset Pemkab semarang yang bersertifikat baru 30% dari Total 5.164 aset. Pada tahun 2020 sudah diajukan permohonan pensertifikatan untuk 1.700 bidang aset Pemkab ke BPN dengan target sebesar 2.000 sertifikat. Oleh karna itu diperlukan optimalisasi pengelolaan aset guna mempertahankan opini wtp yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang selama ini. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan aset tetap oleh BKUD dalam mempertahankan LKPD opini WTP, mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penghambatnya, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh BKUD dalam mempertahankan LKPD WTP di Kabupaten Semarang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data triangulasi yaitu dengan wawancara, observasi kualitatif dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui model analisis data miles dan Huberman. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Semarang sudah optimal meski ada beberapa hambatan ataupun kendala. Hambatan yang dialami oleh BKUD yaitu sulitnya mendapatkan dokumen bukti kepemilikan aset tetap Pemerintah Kabupaten Semarang, kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengelolaan aset tetap, kurangnya SDM yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Koneksi jaringan dan SIPKD sering bermasalah serta aplikasi masih dalam tahap penyempurnaan. Kesimpulan: pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang sudah cukup baik di Kabupaten Semarang masih memiliki kendala, utamanya yakni kelengkapan dokumen yang susah didapat. Upaya yang dapat diakukan oleh BKUD yakni dnegan melakukan kerjasama dengan BPN untuk memprosess penertiban sertifikat tanah yang dimana proses penerbitan sertifikat. |
| 650 | # | 4 | $a Keuangan daerah |
| 700 | 0 | # | $a Haromin |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15136 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :