| Judul | EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PENGANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR / Muhammad Octavian Noor |
| Pengarang | Muhammad Octavian Noor |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 15 :Ilus |
| Subjek | Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah |
| Abstrak | Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan karena keresahan penulis dan masalah yang ditemukan penulis adanya hambatan terjadi dalam Sistem Informasi pemerintahan daerah (SIPD) dari internet serta pengalaman penulis saat praktik menggunakan SIPD saat di praja muda di kampus IPDN Sumatera Barat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode: Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori efektivitas organisasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Duncan dalam Steers (1985:46-56), dengan tiga dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD belum efektif dalam penganggaran karena kendala teknis SIPD dan keterbatasan SDM pusat dalam melayani daerah meskipun meningkatkan koordinasi antarinstansi daerah, dan menyediakan data yang lebih terstruktur. Namun demikian, masih terdapat hambatan teknis dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah daerah telah melakukan pelatihan internal dan advokasi kepada pusat untuk meningkatkan efektivitas SIPD. Kesimpulan: Kesimpulan dalam penelitian ini SIPD dalam penganggaran di BPKAD Kutai Kartanegara belum efektif dalam karena masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan SDM Pusat dalam melayani daerah sehingga menyebabkan keterlambatan proses kegiatan penganggaran. Dukungan regulasi dan komitmen tinggi menjadi faktor pendukung, sementara pelatihan teknis perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerapan SIPD. Kata Kunci: SIPD, efektivitas, penganggaran, keuangan daerah, BPKAD |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06716/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192105 | ||
| 005 | 20260120110640 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000550 |
| 082 | # | # | $a 352.509 598 598 383 2 |
| 084 | # | # | $a 352.509 598 598 383 2 MUH e |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Octavian Noor |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PENGANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR /$c Muhammad Octavian Noor |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 15 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan karena keresahan penulis dan masalah yang ditemukan penulis adanya hambatan terjadi dalam Sistem Informasi pemerintahan daerah (SIPD) dari internet serta pengalaman penulis saat praktik menggunakan SIPD saat di praja muda di kampus IPDN Sumatera Barat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode: Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori efektivitas organisasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Duncan dalam Steers (1985:46-56), dengan tiga dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD belum efektif dalam penganggaran karena kendala teknis SIPD dan keterbatasan SDM pusat dalam melayani daerah meskipun meningkatkan koordinasi antarinstansi daerah, dan menyediakan data yang lebih terstruktur. Namun demikian, masih terdapat hambatan teknis dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah daerah telah melakukan pelatihan internal dan advokasi kepada pusat untuk meningkatkan efektivitas SIPD. Kesimpulan: Kesimpulan dalam penelitian ini SIPD dalam penganggaran di BPKAD Kutai Kartanegara belum efektif dalam karena masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan SDM Pusat dalam melayani daerah sehingga menyebabkan keterlambatan proses kegiatan penganggaran. Dukungan regulasi dan komitmen tinggi menjadi faktor pendukung, sementara pelatihan teknis perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerapan SIPD. Kata Kunci: SIPD, efektivitas, penganggaran, keuangan daerah, BPKAD |
| 650 | # | 4 | $a Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah |
Content Unduh katalog