| Judul | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA / Efraim Putra Agung |
| Pengarang | Efraim Putra Agung Mutia Rahmah |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 12 |
| Subjek | Implementasi kebijakan publik |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang: Masih tingginya kasus pencemaran sungai di KabupatenMalinau menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi kebijakan pencemaran sungai di Kabupaten Malinau serta upaya untuk mengoptimalkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sementara teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis studi dokumen serta aplikasi ATLAS.ti dalam menganalisis data tersebut. Informan pada penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan (Knill & Tosun, 2020) yang mencakup enam dimensi: Pilihan Instrumen Kebijakan, Desain Kebijakan, Struktur Pengawasan, Desain Kelembagaan, Kemampuan Administratif, dan Penerimaan Sosial. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Malinau meliputi adanya koordinasi internal dan antar organisasi, kejelasan struktur pengawasan oleh masyarakat maupun badan pengawas, dan adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, sedangkan temuan utama penelitian menunjukkan adanya peningkatan kasus pencemaran sungai oleh industri pertambangan. Kesimpulan: Adapun faktor penghambatnya berupa terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan informasi, keterlibatan masyarakat tidak didukung oleh sanksi dan penegakan hukum yang tegas, dan kurang tepatnya pilihan instrumen kebijakan. Kata Kunci: implementasi kebijakan, pencemaran sungai, pengendalian |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00195/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192493 | ||
| 005 | 20260127085048 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000938 |
| 082 | # | # | $a 363.739 459 839 32 |
| 084 | # | # | $a 363.739 459 839 32 EFR i |
| 100 | 0 | # | $a Efraim Putra Agung |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA /$c Efraim Putra Agung |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 12 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang: Masih tingginya kasus pencemaran sungai di KabupatenMalinau menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi kebijakan pencemaran sungai di Kabupaten Malinau serta upaya untuk mengoptimalkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sementara teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis studi dokumen serta aplikasi ATLAS.ti dalam menganalisis data tersebut. Informan pada penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan (Knill & Tosun, 2020) yang mencakup enam dimensi: Pilihan Instrumen Kebijakan, Desain Kebijakan, Struktur Pengawasan, Desain Kelembagaan, Kemampuan Administratif, dan Penerimaan Sosial. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Malinau meliputi adanya koordinasi internal dan antar organisasi, kejelasan struktur pengawasan oleh masyarakat maupun badan pengawas, dan adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, sedangkan temuan utama penelitian menunjukkan adanya peningkatan kasus pencemaran sungai oleh industri pertambangan. Kesimpulan: Adapun faktor penghambatnya berupa terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan informasi, keterlibatan masyarakat tidak didukung oleh sanksi dan penegakan hukum yang tegas, dan kurang tepatnya pilihan instrumen kebijakan. Kata Kunci: implementasi kebijakan, pencemaran sungai, pengendalian |
| 600 | # | 4 | $a Implementasi kebijakan publik |
| 700 | 0 | # | $a Mutia Rahmah |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :