| Judul | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / Maromon, Yansen Alther |
| Pengarang | Maromon, Yansen Alther Hutasoit, Imelda |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 12 :Ilus |
| Subjek | Kesehatan Masyarakat |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, stunting masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi pemangku kepentingan dan strategi implementasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori Ansell and Gash (2008). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap interaksi pemangku kepentingan dan implementasi program. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan stunting belum optimal. Dimensi kondisi awal menunjukkan keterbatasan kesetaraan dan partisipasi aktif antar stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif telah diupayakan melalui pertemuan rutin, namun belum sepenuhnya efektif. Desain kelembagaan memperlihatkan adanya berbagai peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, tetapi kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik untuk program. Proses kolaborasi telah menunjukkan beberapa capaian melalui program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan keluarga berisiko, dan pendidikan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) berbasis pangan lokal. Namun, koordinasi lintas sektor masih lemah dengan kecenderungan masingmasing lembaga bekerja secara terpisah. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka memerlukan perbaikan signifikan. Penelitian menyarankan perlunya penyusunan SOP yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malaka. Kata kunci: Collaborative Governance; Stunting; Pemangku Kepentingan; Koordinasi Lintas Sektor |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24105 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07009/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192602 | ||
| 005 | 20260127074203 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126001047 |
| 082 | # | # | $a 362.195 986 874 |
| 084 | # | # | $a 362.195 986 874 MAR c |
| 100 | 3 | # | $a Maromon, Yansen Alther |
| 245 | 1 | # | $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /$c Maromon, Yansen Alther |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 12 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, stunting masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi pemangku kepentingan dan strategi implementasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori Ansell and Gash (2008). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap interaksi pemangku kepentingan dan implementasi program. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan stunting belum optimal. Dimensi kondisi awal menunjukkan keterbatasan kesetaraan dan partisipasi aktif antar stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif telah diupayakan melalui pertemuan rutin, namun belum sepenuhnya efektif. Desain kelembagaan memperlihatkan adanya berbagai peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, tetapi kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik untuk program. Proses kolaborasi telah menunjukkan beberapa capaian melalui program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan keluarga berisiko, dan pendidikan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) berbasis pangan lokal. Namun, koordinasi lintas sektor masih lemah dengan kecenderungan masingmasing lembaga bekerja secara terpisah. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka memerlukan perbaikan signifikan. Penelitian menyarankan perlunya penyusunan SOP yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malaka. Kata kunci: Collaborative Governance; Stunting; Pemangku Kepentingan; Koordinasi Lintas Sektor |
| 650 | # | 4 | $a Kesehatan Masyarakat |
| 700 | 3 | # | $a Hutasoit, Imelda |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24105 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :