| Judul | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA LHOKSEUMAWE / Abhiseka Muhammad Daffa |
| Pengarang | Abhiseka Muhammad Daffa Ayu Widowati Johannes |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 12 |
| Subjek | Administrasi Keuangan Daerah |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menjadi permasalahan sumber daya manusia, sehingga kualitas pelaporan pendapatan masih belum optimal. Hal ini menjadi dasar permasalahan umum dari permasalahan pegawai, mengingat bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat dan juga pastinya akan lebih membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengolah data yang diperlukan secara terintegrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe, dengan fokus pada pelaksanaan sistem, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) dalam mengoptimalkan fungsi SIPD. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, serta dokumentasi dari arsip keuangan daerah. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan sesuai regulasi, namun efektivitasnya belum tercapai sepenuhnya akibat kendala teknis dan kelembagaan. BPKAD telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan internal, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta perbaikan teknis pada sistem SIPD. Kesimpulan: Dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem, serta dukungan anggaran untuk infrastruktur teknologi informasi. Adapun saran yang diajukan adalah perlunya program pelatihan yang berkelanjutan, pembaruan sistem SIPD secara berkala, serta kolaborasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Kata kunci: Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah,Sistem Informasi, SIPD. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20249 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07018/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192614 | ||
| 005 | 20260128084826 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126001059 |
| 082 | # | # | $a 352.459 811 42 |
| 084 | # | # | $a 352.459 811 42 ABH p |
| 100 | 0 | # | $a Abhiseka Muhammad Daffa |
| 245 | 1 | # | $a PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA LHOKSEUMAWE /$c Abhiseka Muhammad Daffa |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 12 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menjadi permasalahan sumber daya manusia, sehingga kualitas pelaporan pendapatan masih belum optimal. Hal ini menjadi dasar permasalahan umum dari permasalahan pegawai, mengingat bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat dan juga pastinya akan lebih membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengolah data yang diperlukan secara terintegrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe, dengan fokus pada pelaksanaan sistem, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) dalam mengoptimalkan fungsi SIPD. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, serta dokumentasi dari arsip keuangan daerah. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan sesuai regulasi, namun efektivitasnya belum tercapai sepenuhnya akibat kendala teknis dan kelembagaan. BPKAD telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan internal, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta perbaikan teknis pada sistem SIPD. Kesimpulan: Dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem, serta dukungan anggaran untuk infrastruktur teknologi informasi. Adapun saran yang diajukan adalah perlunya program pelatihan yang berkelanjutan, pembaruan sistem SIPD secara berkala, serta kolaborasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Kata kunci: Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah,Sistem Informasi, SIPD. |
| 650 | # | 4 | $a Administrasi Keuangan Daerah |
| 700 | 0 | # | $a Ayu Widowati Johannes |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20249 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :