| Judul | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA / Siregar, Thio Agnes |
| Pengarang | Siregar, Thio Agnes |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 11 |
| Subjek | Usaha Kecil dan Menengah |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada kondisi dan keadaan dalam penerapan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura dimana UMKM masih mengalami banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Di sisi lain UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan pereknomian negara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Kabupaten Jayapura. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (6 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi pemuda dalam perencanaan tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pemanfaatan hasil tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan kesibukan pemuda, dan tingkat kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura dibutuhkan peran serta aktif dari semua stakeholder; Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha; Ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi; sumberdaya telah mencukupi namun sumberdaya manusia masih kurang; penempatan para pelaksana kebijakan tepat sasaran; koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain; kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung yaitu peran pemerintah yang aktif dalam pelaksanaan implementasi. Faktor penghambat yaitu kenaikan harga bahan baku; sumber daya manusia yang masih belum kreatif; dan keterbatasan modal pelaku usaha. Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), perlu dikembangkan konsep kebijakan bottom-up untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini para pelaku UMKM. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14461 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07054/IPDN/2023 | 338.642 598 817 3 SIR i | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195369 | ||
| 005 | 20260414100518 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000514 |
| 082 | # | # | $a 338.642 598 817 3 |
| 084 | # | # | $a 338.642 598 817 3 SIR i |
| 100 | 0 | # | $a Siregar, Thio Agnes |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA /$c Siregar, Thio Agnes |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 11 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada kondisi dan keadaan dalam penerapan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura dimana UMKM masih mengalami banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Di sisi lain UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan pereknomian negara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Kabupaten Jayapura. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (6 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi pemuda dalam perencanaan tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pemanfaatan hasil tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan kesibukan pemuda, dan tingkat kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura dibutuhkan peran serta aktif dari semua stakeholder; Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha; Ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi; sumberdaya telah mencukupi namun sumberdaya manusia masih kurang; penempatan para pelaksana kebijakan tepat sasaran; koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain; kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung yaitu peran pemerintah yang aktif dalam pelaksanaan implementasi. Faktor penghambat yaitu kenaikan harga bahan baku; sumber daya manusia yang masih belum kreatif; dan keterbatasan modal pelaku usaha. Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), perlu dikembangkan konsep kebijakan bottom-up untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini para pelaku UMKM. |
| 650 | # | 4 | $a Usaha Kecil dan Menengah |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14461 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :