| Judul | PENGARUH PEMERINTAHAN DIGITAL TERHADAP JUMLAH PEGAWAI DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR / Selvinda Salsabila Amanda |
| Pengarang | Selvinda Salsabila Amanda Halilul Khairi |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 14 :Ilus |
| Subjek | seleksi pegawai |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beberapa studi menyebutkan bahwa digitalisasi seharusnya berimplikasi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan karena tugas-tugas manual digantikan oleh sistem digital. Namun, penelitian yang secara khusus mengukur pengaruh pemerintahan digital terhadap jumlah pegawai, terutama di Kota Balikpapan masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintahan digital yang diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh terhadap jumlah pegawai di Kota Balikpapan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode eks-post facto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi BKPSDM dan DISKOMINFO Kota Balikpapan, yaitu laporan jumlah pegawai dari 33 perangkat daerah selama dua periode, yaitu sebelum (2014–2018) dan setelah (2020–2024) penerapan SPBE. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan digital berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Besarnya pengaruh tersebut mencapai 12,25% terhadap perubahan jumlah pegawai. Namun, berlawanan dengan harapan bahwa pemerintahan digital akan menurunkan jumlah pegawai, justru terjadi peningkatan jumlah pegawai. Melalui digitalisasi, layanan dan proses administrasi memang memungkinkan beberapa tugas administratif dilakukan secara otomatis. Namun, digitalisasi tidak serta merta menghilangkan kebutuhan pegawai, melainkan mangubah pola kerja dan menciptakan kebutuhan kompetensi baru. Selain itu, digitalisasi juga memperluas cakupan akses layanan publik, yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja baru yang relevan dengan keterampilan yang relevan di era digital. Kesimpulan: Bahwa pemerintahan digital melalui SPBE menunjukkan hasil yang bersifat kontradiktif, yaitu peningkatan jumlah pegawai. Dimana semakin tinggi nilai SPBE semakin banyak jumlah pegawai, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa SPBE akan mengurangi pegawai karena berpengaruh positif. Kata kunci: pemerintahan digital, SPBE, jumlah pegawai, transformasi birokrasi, sumber daya manusia |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23825 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06618/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001191863 | ||
| 005 | 20260115103059 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000308 |
| 082 | # | # | $a 352.635 983 811 |
| 084 | # | # | $a 352.635 983 811 SEL p |
| 100 | 0 | # | $a Selvinda Salsabila Amanda |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH PEMERINTAHAN DIGITAL TERHADAP JUMLAH PEGAWAI DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR /$c Selvinda Salsabila Amanda |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 14 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beberapa studi menyebutkan bahwa digitalisasi seharusnya berimplikasi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan karena tugas-tugas manual digantikan oleh sistem digital. Namun, penelitian yang secara khusus mengukur pengaruh pemerintahan digital terhadap jumlah pegawai, terutama di Kota Balikpapan masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintahan digital yang diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh terhadap jumlah pegawai di Kota Balikpapan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode eks-post facto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi BKPSDM dan DISKOMINFO Kota Balikpapan, yaitu laporan jumlah pegawai dari 33 perangkat daerah selama dua periode, yaitu sebelum (2014–2018) dan setelah (2020–2024) penerapan SPBE. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan digital berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Besarnya pengaruh tersebut mencapai 12,25% terhadap perubahan jumlah pegawai. Namun, berlawanan dengan harapan bahwa pemerintahan digital akan menurunkan jumlah pegawai, justru terjadi peningkatan jumlah pegawai. Melalui digitalisasi, layanan dan proses administrasi memang memungkinkan beberapa tugas administratif dilakukan secara otomatis. Namun, digitalisasi tidak serta merta menghilangkan kebutuhan pegawai, melainkan mangubah pola kerja dan menciptakan kebutuhan kompetensi baru. Selain itu, digitalisasi juga memperluas cakupan akses layanan publik, yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja baru yang relevan dengan keterampilan yang relevan di era digital. Kesimpulan: Bahwa pemerintahan digital melalui SPBE menunjukkan hasil yang bersifat kontradiktif, yaitu peningkatan jumlah pegawai. Dimana semakin tinggi nilai SPBE semakin banyak jumlah pegawai, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa SPBE akan mengurangi pegawai karena berpengaruh positif. Kata kunci: pemerintahan digital, SPBE, jumlah pegawai, transformasi birokrasi, sumber daya manusia |
| 650 | # | 4 | $a seleksi pegawai |
| 700 | 0 | # | $a Halilul Khairi |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23825 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :