| Judul | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT / Alif Afadhil Ansani |
| Pengarang | Alif Afadhil Ansani Mutiar Fitri Dewi |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 13 :Ilus |
| Subjek | Pembangunan dan Perencanaan Desa |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indeks Desa Membangun merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun demi mendorong Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan di tingkat Desa. Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah Desa Mandiri sebanyak 32 desa pada tahun 2024 dari 144 desa. Namun masih terdapat kesenjangan pembangunan dan tingginya penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 70,42 ribu jiwa. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan collaborative governance serta faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Metode: metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi.Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash memiliki dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif Hasil/Temuan: Temuan yang didapatkan oleh peneliti yaitu kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, kurangnya APBD Kabupaten Polewali Mandar dalam memberikan bantuan kepada desa sehingga berharap bantuan dari pemerintah pusat, setiap desa hanya menggunakan dana desa untuk pembangunan desa. Kesimpulan: Collaborative Governance dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dimensi kondisi awal yang dimana belum adanya insentif yang didapatkan oleh pemangku kepentingan. Dimensi desain kelembagaan, pemangku kepentingan saling berharap satu sama lain dan kurangnya forum komunikasi. Dimensi kepemimpinan fasilitatif telah berjalan cukup baik. Namun pada dimensi proses kolaboratif belum tercapai karena kurangnya dialog tatap muka, kepercayaan satu sama lain, hingga hasil sementara yang menunjukkan masih banyak desa belum mandiri. Kata kunci: Collaborative Governance, Indeks Desa Membangun, Desa Mandiri |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23030 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00094/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001191964 | ||
| 005 | 20260118025450 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000409 |
| 082 | # | # | $a 354.340.959.846.32 |
| 084 | # | # | $a 354.340.959.846.32 ALI c |
| 100 | 0 | # | $a Alif Afadhil Ansani |
| 245 | 1 | # | $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT /$c Alif Afadhil Ansani |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 13 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indeks Desa Membangun merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun demi mendorong Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan di tingkat Desa. Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah Desa Mandiri sebanyak 32 desa pada tahun 2024 dari 144 desa. Namun masih terdapat kesenjangan pembangunan dan tingginya penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 70,42 ribu jiwa. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan collaborative governance serta faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Metode: metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi.Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash memiliki dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif Hasil/Temuan: Temuan yang didapatkan oleh peneliti yaitu kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, kurangnya APBD Kabupaten Polewali Mandar dalam memberikan bantuan kepada desa sehingga berharap bantuan dari pemerintah pusat, setiap desa hanya menggunakan dana desa untuk pembangunan desa. Kesimpulan: Collaborative Governance dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dimensi kondisi awal yang dimana belum adanya insentif yang didapatkan oleh pemangku kepentingan. Dimensi desain kelembagaan, pemangku kepentingan saling berharap satu sama lain dan kurangnya forum komunikasi. Dimensi kepemimpinan fasilitatif telah berjalan cukup baik. Namun pada dimensi proses kolaboratif belum tercapai karena kurangnya dialog tatap muka, kepercayaan satu sama lain, hingga hasil sementara yang menunjukkan masih banyak desa belum mandiri. Kata kunci: Collaborative Governance, Indeks Desa Membangun, Desa Mandiri |
| 650 | # | 4 | $a Pembangunan dan Perencanaan Desa |
| 700 | 0 | # | $a Mutiar Fitri Dewi |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23030 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :