Cite This        Tampung        Export Record
Judul AGILE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI SP4N-LAPOR PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO / Rian Dwiwahyunad Abdullah
Pengarang Rian Dwiwahyunad Abdullah
Mutiar Fitri Dewi
Penerbitan Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025
Deskripsi Fisik 14 :Ilus
Subjek Administrasi negara umum
Abstrak Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas pengelolaan pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR di Provinsi Gorontalo, meskipun platform ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip Agile Governance oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memaksimalkan penggunaan SP4N-LAPOR sebagai respons terhadap dinamika pemerintahan modern yang menuntut fleksibilitas, adaptabilitas, dan responsivitas.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Agile Governance oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik diterapkan dalam implementasi SP4N-LAPOR oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip Agile Governance seperti Systematic and adaptive approach dan Based on Quick Wins mulai tercermin dalam implementasi SP4N-LAPOR. Namun, masih terdapat hambatan pada indikator Good Enough Governance, Business Driven, dan Human Focused seperti kurangnya pemanfaatan data laporan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, rendahnya literasi digital masyarakat, serta masih terdapat beberapa fitur yang dapat ditambahkan. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Agile Governance dalam SP4N-LAPOR belum optimal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem analisis data pengaduan SP4N-LAPOR, meningkatkan literasi digital dan sosialisasi hingga tingkat desa, mengintegrasikan notifikasi otomatis untuk percepatan respons, serta menambahkan fitur umpan balik pengguna guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pengaduan publik. Kata Kunci: Agile Governance, SP4N-LAPOR, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah, Transformasi Digital

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
06786/IPDN/2025 Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001192282
005 20260122102733
035 # # $a 0010-0126000727
082 # # $a 351.159 843
084 # # $a 351.159 843 RIA a
100 0 # $a Rian Dwiwahyunad Abdullah
245 1 # $a AGILE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI SP4N-LAPOR PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO /$c Rian Dwiwahyunad Abdullah
260 # # $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
300 # # $a 14 : $b Ilus
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas pengelolaan pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR di Provinsi Gorontalo, meskipun platform ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip Agile Governance oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memaksimalkan penggunaan SP4N-LAPOR sebagai respons terhadap dinamika pemerintahan modern yang menuntut fleksibilitas, adaptabilitas, dan responsivitas.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Agile Governance oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik diterapkan dalam implementasi SP4N-LAPOR oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip Agile Governance seperti Systematic and adaptive approach dan Based on Quick Wins mulai tercermin dalam implementasi SP4N-LAPOR. Namun, masih terdapat hambatan pada indikator Good Enough Governance, Business Driven, dan Human Focused seperti kurangnya pemanfaatan data laporan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, rendahnya literasi digital masyarakat, serta masih terdapat beberapa fitur yang dapat ditambahkan. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Agile Governance dalam SP4N-LAPOR belum optimal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem analisis data pengaduan SP4N-LAPOR, meningkatkan literasi digital dan sosialisasi hingga tingkat desa, mengintegrasikan notifikasi otomatis untuk percepatan respons, serta menambahkan fitur umpan balik pengguna guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pengaduan publik. Kata Kunci: Agile Governance, SP4N-LAPOR, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah, Transformasi Digital
650 # 4 $a Administrasi negara umum
700 0 # $a Mutiar Fitri Dewi
Content Unduh katalog