Cite This        Tampung        Export Record
Judul KOLABORASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDENGAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKATDALAM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU / MANUHUTU, RYANDO NOEL
Pengarang MANUHUTU, RYANDO NOEL
Florianus Aser
EDISI -
Penerbitan Sumedang : IPDN, 2024
Deskripsi Fisik 13 hlm :Ilust ;--
ISBN -
Subjek Pencegahan kejahatan
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginyapotensigangguan keamanan dan ketertiban Umum di Kota ambon, serta belumoptimalnya kerjasamaantara badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakatdalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon. Tujuan : Tujuan dari penelitianiniadalah untuk menganalisis jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon, serta menjelaskan faktor pendorongdan Penghambat dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon. Metode : Penelitianinimenggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis serta menggambarkanjalannyakolaborasi menggunakan teori Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash. Pengumpulandata dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Faktadilapangan menunjukan bahwa kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan politikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Ambon belum berjalan dengan optimal, adapundalam penylenggaraan kewaspadaan dini terdapat agen kesbangpol yang di bentuk untukmembantupemerintah dalam mencari informasi dilapangan ,di lain sisi fungsi Satlinmas dalampenyelenggaraan kewaspadaan dini tidak berjalan dan pembentukan ForumKewaspadaanDiniMasyarakat baru dibentuk pada tingkat kota dan belum sampai pada tingkat kecamatandandesa/kelurahan. Kesimpulan : Kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa Dan PolitikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat belum berjalan dengan optimal hal ini di karenakanpembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru di sahkan pada tahun 2023sehinggapertemuan langsung yang terjadi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik denganForumKewaspadaan Dini Masyarakat baru terjadi 1 (satu) kali dan belum menghasilkan rekomendasikebijakan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini.
Lokasi Akses Online http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18517

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
04796/IPDN/2024 363.235 985 222 MA k Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001193461
005 20260206090434
020 # # $a -
035 # # $a 0010-0226000545
082 # # $a 363.235 985 222
084 # # $a 363.235 985 222 MA k
100 0 # $a MANUHUTU, RYANDO NOEL
245 1 # $a KOLABORASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDENGAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKATDALAM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU /$c MANUHUTU, RYANDO NOEL
250 # # $a -
260 # # $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
300 # # $a 13 hlm : $b Ilust ; $c -$e -
520 # # $a Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginyapotensigangguan keamanan dan ketertiban Umum di Kota ambon, serta belumoptimalnya kerjasamaantara badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakatdalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon. Tujuan : Tujuan dari penelitianiniadalah untuk menganalisis jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon, serta menjelaskan faktor pendorongdan Penghambat dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon. Metode : Penelitianinimenggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis serta menggambarkanjalannyakolaborasi menggunakan teori Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash. Pengumpulandata dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Faktadilapangan menunjukan bahwa kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan politikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Ambon belum berjalan dengan optimal, adapundalam penylenggaraan kewaspadaan dini terdapat agen kesbangpol yang di bentuk untukmembantupemerintah dalam mencari informasi dilapangan ,di lain sisi fungsi Satlinmas dalampenyelenggaraan kewaspadaan dini tidak berjalan dan pembentukan ForumKewaspadaanDiniMasyarakat baru dibentuk pada tingkat kota dan belum sampai pada tingkat kecamatandandesa/kelurahan. Kesimpulan : Kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa Dan PolitikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat belum berjalan dengan optimal hal ini di karenakanpembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru di sahkan pada tahun 2023sehinggapertemuan langsung yang terjadi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik denganForumKewaspadaan Dini Masyarakat baru terjadi 1 (satu) kali dan belum menghasilkan rekomendasikebijakan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini.
650 # 4 $a Pencegahan kejahatan
700 0 # $a Florianus Aser
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18517
Content Unduh katalog