| Judul | KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : - / VINA AZHARISKA |
| Pengarang | VINA AZHARISKA Maisondra |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Sumedang : IPDN, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 13 :- ;-- |
| ISBN | - |
| Subjek | Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu |
| Abstrak | Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hal penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya, dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Analisis rasio keuangan berdasarkan teori Mahmudi meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio 2 efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Hasil/Temuan: Analisis menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi di Kota Banjarbaru dikategorikan sebagai cukup (20,01%-30,00%). Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi (lebih dari 50%), sementara rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan konsultatif (25%- 50%). Efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tergolong sangat efektif (>100%). Kesimpulan: Untuk meningkatkan kinerja keuangan, disarankan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang sah, serta mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19123 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04849/IPDN/2024 | 336.013 598 36 VIN k | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193529 | ||
| 005 | 20260206100253 | ||
| 020 | # | # | $a - |
| 035 | # | # | $a 0010-0226000613 |
| 082 | # | # | $a 336.013 598 36 |
| 084 | # | # | $a 336.013 598 36 VIN k |
| 100 | 0 | # | $a VINA AZHARISKA |
| 245 | 1 | # | $a KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : $b - /$c VINA AZHARISKA |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 13 : $b - ; $c -$e - |
| 520 | # | # | $a Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hal penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya, dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Analisis rasio keuangan berdasarkan teori Mahmudi meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio 2 efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Hasil/Temuan: Analisis menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi di Kota Banjarbaru dikategorikan sebagai cukup (20,01%-30,00%). Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi (lebih dari 50%), sementara rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan konsultatif (25%- 50%). Efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tergolong sangat efektif (>100%). Kesimpulan: Untuk meningkatkan kinerja keuangan, disarankan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang sah, serta mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. |
| 650 | # | 4 | $a Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu |
| 700 | 0 | # | $a Maisondra |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19123 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :