| Judul | SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEPOLISIAN RESOR DALAM PENERTIBAN TAMBANG TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / Indira Sylvi Umari |
| Pengarang | Indira Sylvi Umari Mu’min Ma’ruf |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 16 :Ilus |
| Subjek | Ketertiban dan Penegakan Hukum Masyarakat |
| Abstrak | Latar Belakang : Aktivitas pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat telah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta mengganggu ketertiban umum. Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan, penambangan ilegal masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penertiban dan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut mencakup lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya pendekatan inklusif terhadap masyarakat yang bergantung pada tambang ilegal untuk penghidupan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat dalam penertiban tambang ilegal. Metode : Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap 7 informan kunci (terdiri dari pejabat Satpol PP, anggota Polres, dan masyarakat) serta dokumen dari Pemkab Bangka Barat. Hasil penelitian : Hasil menunjukkan bahwa sinergitas antar-lembaga terbentuk melalui pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan beberapa kali pada tahun 2024. Namun, efektivitas pelaksanaannya terkendala oleh beberapa faktor. Pertama, dari sisi komunikasi, rapat yang dilakukan dalam bentuk rapat forkpimda yang dilakukan secara rutin berdasarkan wawancara pada Kasatpol PP dan persepsi yang sama dengan berdasarkan pada regulasi yang mengatur. Kedua, dari dimensi koordinasi, pelaksanaan peran yang sudah sesuai serta didasari oleh teknis dalam bentuk MoU, namun masi terdapat beberapa kekurangan pada partisipasi berdasarkan wawancara pada masyarakat. Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Bangka Barat telah terbentuk, namun belum optimal karena kurangnya komunikasi terpadu, lemahnya koordinasi teknis, serta rendahnya kolaborasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi terkait dampak lingkungan tambang ilegal, serta mengembangkan alternatif ekonomi seperti program padat karya atau pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan dimensi sinergitas Najiyati yang menekankan pentingnya integrasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai landasan keberhasilan penegakan kebijakan secara berkelanjutan. Kata kunci: Tambang Timah Ilegal, Penertiban, Sinergitas |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24167 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00059/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001191929 | ||
| 005 | 20260117072549 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000374 |
| 082 | # | # | $a 363.235.981.631.3 |
| 084 | # | # | $a 363.235.981.631.3 IND s |
| 100 | 0 | # | $a Indira Sylvi Umari |
| 245 | 1 | # | $a SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEPOLISIAN RESOR DALAM PENERTIBAN TAMBANG TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG /$c Indira Sylvi Umari |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 16 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Latar Belakang : Aktivitas pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat telah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta mengganggu ketertiban umum. Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan, penambangan ilegal masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penertiban dan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut mencakup lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya pendekatan inklusif terhadap masyarakat yang bergantung pada tambang ilegal untuk penghidupan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat dalam penertiban tambang ilegal. Metode : Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap 7 informan kunci (terdiri dari pejabat Satpol PP, anggota Polres, dan masyarakat) serta dokumen dari Pemkab Bangka Barat. Hasil penelitian : Hasil menunjukkan bahwa sinergitas antar-lembaga terbentuk melalui pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan beberapa kali pada tahun 2024. Namun, efektivitas pelaksanaannya terkendala oleh beberapa faktor. Pertama, dari sisi komunikasi, rapat yang dilakukan dalam bentuk rapat forkpimda yang dilakukan secara rutin berdasarkan wawancara pada Kasatpol PP dan persepsi yang sama dengan berdasarkan pada regulasi yang mengatur. Kedua, dari dimensi koordinasi, pelaksanaan peran yang sudah sesuai serta didasari oleh teknis dalam bentuk MoU, namun masi terdapat beberapa kekurangan pada partisipasi berdasarkan wawancara pada masyarakat. Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Bangka Barat telah terbentuk, namun belum optimal karena kurangnya komunikasi terpadu, lemahnya koordinasi teknis, serta rendahnya kolaborasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi terkait dampak lingkungan tambang ilegal, serta mengembangkan alternatif ekonomi seperti program padat karya atau pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan dimensi sinergitas Najiyati yang menekankan pentingnya integrasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai landasan keberhasilan penegakan kebijakan secara berkelanjutan. Kata kunci: Tambang Timah Ilegal, Penertiban, Sinergitas |
| 650 | # | 4 | $a Ketertiban dan Penegakan Hukum Masyarakat |
| 700 | 0 | # | $a Mu’min Ma’ruf |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24167 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :