| Judul | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT / Fahri Ramadhan |
| Pengarang | Fahri Ramadhan Sinaga, Jona Bungaran Basuki |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 16 :Ilus |
| Subjek | Penanggulangan Stunting |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Angka prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, masih tergolong tinggi meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan. Permasalahan ini bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, budaya pernikahan dini, serta keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. Upaya pemerintah daerah dalam menurunkan stunting menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mamuju. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Muchlis Hamdi dengan indikator produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Hasil/Temuan: Implementasi kebijakan penurunan stunting telah dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif secara konvergen lintas sektor. Faktor pendukung meliputi komitmen politik, regulasi yang mendukung, dan keberadaan jejaring kerja yang aktif. Namun, ditemukan hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta lemahnya koordinasi antarsektor. Pemerintah daerah merespons tantangan ini melalui penguatan kapasitas kader, optimalisasi teknologi pemantauan, dan advokasi lintas sektor. Kesimpulan: Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju telah berjalan sesuai dengan pedoman nasional yang diselaraskan dengan kondisi lokal, namun masih perlu penguatan dalam sinergi multi-aktor, edukasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur pendukung guna percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Pemerintah Daerah, Kabupaten Mamuju |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24272 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00072/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001191942 | ||
| 005 | 20260118123912 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000387 |
| 082 | # | # | $a 363.859.846.12 |
| 084 | # | # | $a 363.859.846.12 FAH i |
| 100 | 0 | # | $a Fahri Ramadhan |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT /$c Fahri Ramadhan |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 16 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Angka prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, masih tergolong tinggi meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan. Permasalahan ini bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, budaya pernikahan dini, serta keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. Upaya pemerintah daerah dalam menurunkan stunting menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mamuju. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Muchlis Hamdi dengan indikator produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Hasil/Temuan: Implementasi kebijakan penurunan stunting telah dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif secara konvergen lintas sektor. Faktor pendukung meliputi komitmen politik, regulasi yang mendukung, dan keberadaan jejaring kerja yang aktif. Namun, ditemukan hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta lemahnya koordinasi antarsektor. Pemerintah daerah merespons tantangan ini melalui penguatan kapasitas kader, optimalisasi teknologi pemantauan, dan advokasi lintas sektor. Kesimpulan: Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju telah berjalan sesuai dengan pedoman nasional yang diselaraskan dengan kondisi lokal, namun masih perlu penguatan dalam sinergi multi-aktor, edukasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur pendukung guna percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Pemerintah Daerah, Kabupaten Mamuju |
| 650 | # | 4 | $a Penanggulangan Stunting |
| 700 | 3 | # | $a Sinaga, Jona Bungaran Basuki |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24272 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :