| Judul | PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR / Faiz Jastis Serin Supriatna |
| Pengarang | Faiz Jastis Serin Supriatna Luh Putu Vera Astri Pujayanti |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 14 :Ilus |
| Subjek | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah pengemis yang terus meningkat di Kota Surabaya menimbulkan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak langsung pada ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta citra kota sebagai pusat urban yang maju. Aktivitas pengemis yang marak di area strategis seperti persimpangan jalan, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata menciptakan gangguan visual dan sosial, serta membuka peluang bagi praktik eksploitasi oleh oknum tertentu. Pemerintah Kota Surabaya menanggapi hal ini melalui penerbitan Perda No. 2 Tahun 2020, dengan Satpol PP sebagai aktor utama dalam pelaksanaan penertiban. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, menunjukkan adanya celah kebijakan dan implementasi yang perlu dikaji lebih dalam. Tujuan: Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, dengan informan dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Teori yang digunakan adalah teori peranan dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang mencakup lima dimensi: harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Satpol PP menjalankan perannya dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. Hasil/Temuan: Satpol PP berperan aktif melalui patroli rutin, razia terpadu, dan koordinasi dengan Dinas Sosial. Efektivitas penertiban cukup tinggi dengan capaian kinerja sekitar 83%. Namun, kendala seperti keterbatasan personel, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya efek jera terhadap pengemis masih menjadi hambatan utama. Kesimpulan: Peran Satpol PP dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya cukup efektif, namun belum optimal. Diperlukan langkah strategis berkelanjutan seperti penambahan personel, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Kata kunci: Satpol PP, pengemis, penertiban, Kota Surabaya, peran |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24302 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06914/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192474 | ||
| 005 | 20260126055948 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000919 |
| 082 | # | # | $a 363.285 982 861 |
| 084 | # | # | $a 363.285 982 861 FAI p |
| 100 | 0 | # | $a Faiz Jastis Serin Supriatna |
| 245 | 1 | # | $a PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR /$c Faiz Jastis Serin Supriatna |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 14 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah pengemis yang terus meningkat di Kota Surabaya menimbulkan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak langsung pada ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta citra kota sebagai pusat urban yang maju. Aktivitas pengemis yang marak di area strategis seperti persimpangan jalan, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata menciptakan gangguan visual dan sosial, serta membuka peluang bagi praktik eksploitasi oleh oknum tertentu. Pemerintah Kota Surabaya menanggapi hal ini melalui penerbitan Perda No. 2 Tahun 2020, dengan Satpol PP sebagai aktor utama dalam pelaksanaan penertiban. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, menunjukkan adanya celah kebijakan dan implementasi yang perlu dikaji lebih dalam. Tujuan: Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, dengan informan dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Teori yang digunakan adalah teori peranan dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang mencakup lima dimensi: harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Satpol PP menjalankan perannya dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. Hasil/Temuan: Satpol PP berperan aktif melalui patroli rutin, razia terpadu, dan koordinasi dengan Dinas Sosial. Efektivitas penertiban cukup tinggi dengan capaian kinerja sekitar 83%. Namun, kendala seperti keterbatasan personel, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya efek jera terhadap pengemis masih menjadi hambatan utama. Kesimpulan: Peran Satpol PP dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya cukup efektif, namun belum optimal. Diperlukan langkah strategis berkelanjutan seperti penambahan personel, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Kata kunci: Satpol PP, pengemis, penertiban, Kota Surabaya, peran |
| 650 | # | 4 | $a Satuan Polisi Pamong Praja |
| 700 | 0 | # | $a Luh Putu Vera Astri Pujayanti |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24302 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :