Cite This        Tampung        Export Record
Judul PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMILIK TERNAK YANG BERKELIARAN DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT / Muhammad Fachrun Darmawan R
Pengarang Muhammad Fachrun Darmawan R
Mu’tamirudin
Penerbitan Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023
Deskripsi Fisik 12
Subjek Penegakan Peraturan Daerah
Abstrak Permasalahan/LatarBelakang(GAP): Permasalan mengenai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran bebas tanpa diawasi pemiliknya sudah sejak lama terjadi di Kecamatan Mamuju. Dampak dari masalah ini yaitu gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat contohnya perumahan dan jalan raya. Salah satu strategi mengatasi permasalahan tersebut adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Penegakan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipan, observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberrman yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hasil/Temuan: Penegakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang g Penertiban Hewan Ternak dilakukan melalui penertiban dan penangkapan ternak sapi yang berkeliaran, pemberian sanksi kepada pemilik sapi yang berkeliaran, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERKADA. Faktor penghambat dalam penerapan PERKADA adalah peralatan yang kurang memadai, skill dan keterampilan SDM yang tidak sesuai, dan Kurangnya sosialisasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan mengajukan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang penertiban, peningkatan skill dan keterampilan SDM, dan peningkatan sosialisasi. Kesimpulan: Penegakan PERKADA belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang menghambat dalam penerapannya. Kondisi tersebut menjadikan perlunya perbaikan terhadap faktor yang menghambat untuk memaksimalkan pelaksanaan PERKADA.
Lokasi Akses Online http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14338

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
06411/IPDN/2023 351.725 984 612 MUH p Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001194611
005 20260302113030
035 # # $a 0010-0326000058
082 # # $a 351.725 984 612
084 # # $a 351.725 984 612 MUH p
100 0 # $a Muhammad Fachrun Darmawan R
245 1 # $a PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMILIK TERNAK YANG BERKELIARAN DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT /$c Muhammad Fachrun Darmawan R
260 # # $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
300 # # $a 12
520 # # $a Permasalahan/LatarBelakang(GAP): Permasalan mengenai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran bebas tanpa diawasi pemiliknya sudah sejak lama terjadi di Kecamatan Mamuju. Dampak dari masalah ini yaitu gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat contohnya perumahan dan jalan raya. Salah satu strategi mengatasi permasalahan tersebut adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Penegakan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipan, observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberrman yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hasil/Temuan: Penegakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang g Penertiban Hewan Ternak dilakukan melalui penertiban dan penangkapan ternak sapi yang berkeliaran, pemberian sanksi kepada pemilik sapi yang berkeliaran, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERKADA. Faktor penghambat dalam penerapan PERKADA adalah peralatan yang kurang memadai, skill dan keterampilan SDM yang tidak sesuai, dan Kurangnya sosialisasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan mengajukan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang penertiban, peningkatan skill dan keterampilan SDM, dan peningkatan sosialisasi. Kesimpulan: Penegakan PERKADA belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang menghambat dalam penerapannya. Kondisi tersebut menjadikan perlunya perbaikan terhadap faktor yang menghambat untuk memaksimalkan pelaksanaan PERKADA.
650 # 4 $a Penegakan Peraturan Daerah
700 0 # $a Mu’tamirudin
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14338
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG IZIN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / William Agustinus KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH / Situmeang, Lathifah Khoirunnisa PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG / Sirait, Eliata Trifena Parsaulian PERAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PILKADA TAHUN 2024 DI KECAMATAN BAAMANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR / Mohamad Susilo Haryadi PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA KUPANG / Milene Gaza Indira Pello Show More