Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pengawasan Dan Pengendalian Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur / Moh. Aris Ardiansyah
Pengarang Moh. Aris Ardiansyah
Vinda Verina
Penerbitan Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025
Deskripsi Fisik 16 :Ilus
Subjek Pedagang Kaki Lima
Abstrak Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap para pedagang kaki lima yang masih berjualan tidak pada tempatnya. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, Serta untuk menganalisis Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas terkait dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah masih adanya hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan yakni kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang mengatur yakni tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hambatan lain yang dialami adalah adanya rasa takut untuk berpindah ke area relokasi yang mengakibatkan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang masih belum bersedia untuk menempati area relokasi. Kesimpulan: Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik karena telah adanya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sudah adanya pemberian ganjaran yang diberikan oleh Dinas terkait kepada para Pedagang Kaki Lima yang belum berjualan pada tempat yang telah ditentukan meskipun ada satu tolak ukur dimensi yang perlu untuk ditingkatkan yakni pada bagian evaluasi kebijakan sehingga pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur jauh lebih optimal. Akan tetapi hal tersebut telah memenuhi dimensi atau tolak ukur dari teori yang digunakan yakni dimensi Pengawasan dan Pengendalian yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yaitu, Monitoring, Evaluasi, dan Pengganjaran. Kata kunci: Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Kabupaten Pamekasan.
Lokasi Akses Online http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23525

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00064/IPDN/2026 Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001191934
005 20260117082507
035 # # $a 0010-0126000379
082 # # $a 381.185.982.693
084 # # $a 381.185.982.693 MOH p
100 0 # $a Moh. Aris Ardiansyah
245 1 # $a Pengawasan Dan Pengendalian Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur /$c Moh. Aris Ardiansyah
260 # # $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
300 # # $a 16 : $b Ilus
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap para pedagang kaki lima yang masih berjualan tidak pada tempatnya. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, Serta untuk menganalisis Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas terkait dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah masih adanya hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan yakni kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang mengatur yakni tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hambatan lain yang dialami adalah adanya rasa takut untuk berpindah ke area relokasi yang mengakibatkan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang masih belum bersedia untuk menempati area relokasi. Kesimpulan: Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik karena telah adanya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sudah adanya pemberian ganjaran yang diberikan oleh Dinas terkait kepada para Pedagang Kaki Lima yang belum berjualan pada tempat yang telah ditentukan meskipun ada satu tolak ukur dimensi yang perlu untuk ditingkatkan yakni pada bagian evaluasi kebijakan sehingga pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur jauh lebih optimal. Akan tetapi hal tersebut telah memenuhi dimensi atau tolak ukur dari teori yang digunakan yakni dimensi Pengawasan dan Pengendalian yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yaitu, Monitoring, Evaluasi, dan Pengganjaran. Kata kunci: Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Kabupaten Pamekasan.
650 # 4 $a Pedagang Kaki Lima
700 0 # $a Vinda Verina
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23525
Content Unduh katalog