Cite This        Tampung        Export Record
Judul Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur / Fani Rachmadiyanto
Pengarang Fani Rachmadiyanto
H. Ismunarta
EDISI -
Penerbitan Sumedang : IPDN, 2024
Deskripsi Fisik 13 :ilust ;--
ISBN -
Subjek Administrasi Properti
Abstrak Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan atas legalitas dari berdirinya suatu bangunan. Pembangunan di Kabupaten Gresik saat ini terus dilakukan dengan pesat sehingga membuat DPMPTSP Kabupaten Gresik melaksanakan pelayanan dalam pengurusan PBG. Sebanyak 829 permohoan pengurusan izin ini, masih 297 yang baru selesai. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di DPMPTSP Kabupaten Gresik. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelayanan PBG menggunakan SIMBG di DPMPTSP Kabupaten Gresik sudah baik, namun belum maksimal karena adanya hambatan. Kesimpulan: Dari lima dimensi dari teori kualitas pelayanan dari Zeithaml, dkk (1990) dalam Hardiyansyah (2011), yang terdiri dari lima dimensi, yaitu berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati sudah dalam kategori baik, tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan pada dimensi jaminan ketepatan waktu dimana penerbitan izinnya melebihi 29 hari. Hal itu disebabkan banyak pemohon atau masyarakat yang persyaratannya kurang dan tidak sesuai dan juga disebabkan karena keterlambatan penerbitan surat rekomendasi dari dinas terkait. Maka dari itu DPMPTSP Kabupaten Gresik terus meningkatkan pendampingan kepada pemohon/masyarakat dengan baik dan memperbaiki koordinasi dengan dinas terkait agar dapat segera menerbitkan surat rekomendasi.
Lokasi Akses Online http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19090

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
04730/IPDN/2024 352.559 833 2 FAN k Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001193378
005 20260205020139
020 # # $a -
035 # # $a 0010-0226000462
082 # # $a 352.559 833 2
084 # # $a 352.559 833 2 FAN k
100 0 # $a Fani Rachmadiyanto
245 1 # $a Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur /$c Fani Rachmadiyanto
250 # # $a -
260 # # $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
300 # # $a 13 : $b ilust ; $c -$e -
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan atas legalitas dari berdirinya suatu bangunan. Pembangunan di Kabupaten Gresik saat ini terus dilakukan dengan pesat sehingga membuat DPMPTSP Kabupaten Gresik melaksanakan pelayanan dalam pengurusan PBG. Sebanyak 829 permohoan pengurusan izin ini, masih 297 yang baru selesai. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di DPMPTSP Kabupaten Gresik. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelayanan PBG menggunakan SIMBG di DPMPTSP Kabupaten Gresik sudah baik, namun belum maksimal karena adanya hambatan. Kesimpulan: Dari lima dimensi dari teori kualitas pelayanan dari Zeithaml, dkk (1990) dalam Hardiyansyah (2011), yang terdiri dari lima dimensi, yaitu berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati sudah dalam kategori baik, tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan pada dimensi jaminan ketepatan waktu dimana penerbitan izinnya melebihi 29 hari. Hal itu disebabkan banyak pemohon atau masyarakat yang persyaratannya kurang dan tidak sesuai dan juga disebabkan karena keterlambatan penerbitan surat rekomendasi dari dinas terkait. Maka dari itu DPMPTSP Kabupaten Gresik terus meningkatkan pendampingan kepada pemohon/masyarakat dengan baik dan memperbaiki koordinasi dengan dinas terkait agar dapat segera menerbitkan surat rekomendasi.
650 # 4 $a Administrasi Properti
700 0 # $a H. Ismunarta
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19090
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Penerapan Smart Governance di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah / Rahma Cahyani Madjid OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TEGALLALANG KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI \ / Ni Made Sudiartini OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP TANAH MELALUI APLIKASI SIMDA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR / Hilda Oktavia Wiradani STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / Rio Marcelino EFEKTIVITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PROSES REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN / Yermogoin, Yakobus P. L. Show More