| Judul | COLLABIRATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT / Denta Aura Kusuma |
| Pengarang | Denta Aura Kusuma Serly Wulandari |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 13 :ilus |
| Subjek | Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Namun adanya data yang tumpang tindih serta aplikasi/website yang tidak terintegrasi menjadi permasalahan penyelenggaraan kolaborasi Satu Data di Kabupaten Mempawah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah. Metode: Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pisau analisis yang digunakan ialah teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) dengan dimensi kodisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan dari dimensi Kondisi Awal (starting condition), sarana dan prasarana di bagian pengelola data belum ideal khususnya server, belum adanya insentif yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi serta belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk melakukan kolaborasi. Dimensi Desain Kelembagaan seluruh indikator telah tersedia. Dimensi kepemimpinan fasilitatif, kurangnya koordinasi antara produsen data dan pembina data, kegiatan pelatihan maupun bimbingan masih terbatas. Serta dimensi Proses Kolaboratif, data yang terkumpul belum sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah sudah berjalan namun belum optimal. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17130 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04757/IPDN/2024 | 352.340 959 832 22 DEN c | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193418 | ||
| 005 | 20260205025738 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000502 |
| 082 | # | # | $a 352.340 959 832 22 |
| 084 | # | # | $a 352.340 959 832 22 DEN c |
| 100 | 0 | # | $a Denta Aura Kusuma |
| 245 | 1 | # | $a COLLABIRATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT /$c Denta Aura Kusuma |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 13 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Namun adanya data yang tumpang tindih serta aplikasi/website yang tidak terintegrasi menjadi permasalahan penyelenggaraan kolaborasi Satu Data di Kabupaten Mempawah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah. Metode: Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pisau analisis yang digunakan ialah teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) dengan dimensi kodisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan dari dimensi Kondisi Awal (starting condition), sarana dan prasarana di bagian pengelola data belum ideal khususnya server, belum adanya insentif yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi serta belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk melakukan kolaborasi. Dimensi Desain Kelembagaan seluruh indikator telah tersedia. Dimensi kepemimpinan fasilitatif, kurangnya koordinasi antara produsen data dan pembina data, kegiatan pelatihan maupun bimbingan masih terbatas. Serta dimensi Proses Kolaboratif, data yang terkumpul belum sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah sudah berjalan namun belum optimal. |
| 650 | # | 4 | $a Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi |
| 700 | 0 | # | $a Serly Wulandari |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17130 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :