Cite This        Tampung        Export Record
Judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART ENVIRONMENT DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR : Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Provinsi Jawa Timur / FACHRUR ROZZY RAMADHAN
Pengarang FACHRUR ROZZY RAMADHAN
Ely Sukmana
Penerbitan Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024
Deskripsi Fisik 10
Subjek Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi
Abstrak Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan lingkungan untuk mencapai tujuan bebas limbah sampah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Tujuan:Jumlah sampah di Kota Kediri menjadi masalah serius yang harus segera ditangani guna mewujudkan konsep Smart Environment, di mana tidak ada lagi limbah sampah yang menumpuk melalui platform digital aplikasi E-Bank Sampah. Salah satu kepentingan utama dalam digitalisasi pengelolaan sampah adalah mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi melalui platform digital E-Bank Sampah. Metode: Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena terkait pelaksanaan kebijakan Smart Environment oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan di Kota Kediri, dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil: Platform ini tidak hanya memudahkan penyaluran sampah, tetapi juga memfasilitasi akses informasi terkini dan pengelompokan sampah. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Smart Environment meliputi regulasi yang jelas, sinergi antar pelaksana program, dan kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Namun, masih ada hambatan seperti kurangnya pemahaman digital, fasilitas yang belum optimal, dan resistensi terhadap perubahan. Kepatuhan pelaksana program, sumber daya manusia, finansial, dan alam, serta kekuasaan dan strategi aktor, penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Kesimpulan: Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan edukasi maupun pelatihan bagi masyarakat agar dapat melaksanakan kebijakan Smart Environment dengan baik di Kota Kediri. Dampak positif kebijakan ini terlihat dalam peningkatan indeks Smart Environment Kota Kediri dan peningkatan keterampilan penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan limbah sampah.
Lokasi Akses Online http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19666

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
05076/IPDN/2024 352.340 959 828 26 FAC i Baca di tempat Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001193972
005 20260210025615
035 # # $a 0010-0226001056
082 # # $a 352.340 959 828 26
084 # # $a 352.340 959 828 26 FAC i
100 0 # $a FACHRUR ROZZY RAMADHAN
245 1 # $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART ENVIRONMENT DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR : $b Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Provinsi Jawa Timur /$c FACHRUR ROZZY RAMADHAN
260 # # $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
300 # # $a 10
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan lingkungan untuk mencapai tujuan bebas limbah sampah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Tujuan:Jumlah sampah di Kota Kediri menjadi masalah serius yang harus segera ditangani guna mewujudkan konsep Smart Environment, di mana tidak ada lagi limbah sampah yang menumpuk melalui platform digital aplikasi E-Bank Sampah. Salah satu kepentingan utama dalam digitalisasi pengelolaan sampah adalah mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi melalui platform digital E-Bank Sampah. Metode: Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena terkait pelaksanaan kebijakan Smart Environment oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan di Kota Kediri, dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil: Platform ini tidak hanya memudahkan penyaluran sampah, tetapi juga memfasilitasi akses informasi terkini dan pengelompokan sampah. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Smart Environment meliputi regulasi yang jelas, sinergi antar pelaksana program, dan kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Namun, masih ada hambatan seperti kurangnya pemahaman digital, fasilitas yang belum optimal, dan resistensi terhadap perubahan. Kepatuhan pelaksana program, sumber daya manusia, finansial, dan alam, serta kekuasaan dan strategi aktor, penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Kesimpulan: Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan edukasi maupun pelatihan bagi masyarakat agar dapat melaksanakan kebijakan Smart Environment dengan baik di Kota Kediri. Dampak positif kebijakan ini terlihat dalam peningkatan indeks Smart Environment Kota Kediri dan peningkatan keterampilan penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan limbah sampah.
650 # 4 $a Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi
700 0 # $a Ely Sukmana
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19666
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH / Brayen Frayitno Tokare COLLABIRATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT / Denta Aura Kusuma IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PELAYANAN TERPADU ONLINE KECAMATAN JETIS (SIPENTOLMANIS) DI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR / Wahyu Catur Saputro IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART ENVIRONMENT DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR : Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Provinsi Jawa Timur / FACHRUR ROZZY RAMADHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT / Robert, Kirihio Show More