| Judul | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH / Brayen Frayitno Tokare |
| Pengarang | Brayen Frayitno Tokare Ely Sukmana |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 14 :Ilus |
| Subjek | pengangguran |
| Abstrak | Permasalahan/latar belakang (GAP): Kota Palu memiliki potensi sumber daya manusia dan posisi strategis sebagai ibu kota provinsi, namun tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan besar tercatat pada tahun 2023 sebesar 5,65%. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengangguran terbuka di Kota Palu Sulawesi Tengah: Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Teori yang digunakan mengacu pada model Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008). Hasil/Temuan: Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menjalin kerja sama strategis dengan pihak swasta PT. Dewa Aksara Nusantara, pemilik branding ISO Jepang sebagai Pusat Standardisasi Pelatihan Bahasa Jepang, yang mempersiapkan calon pekerja dalam Program Specified Skilled Worker (SSW) Jepang. Faktor pendukung utama keberhasilan kolaborasi meliputi komitmen pemerintah daerah, keterlibatan aktif sektor swasta, dan dukungan regulasi yang memadai. Adapun hambatan yang dihadapi dalam proses kolaboratif mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta inefisiensi administrasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah melakukan penyuluhan, peningkatan kualitas rekrutmen, subsidi pelatihan, serta pendampingan dan fasilitasi pembiayaan bagi peserta program. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan pengangguran terbuka di Kota Palu menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Kolaborasi ini berpotensi menjadi solusi strategis jangka panjang dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah. Kata Kunci: Collaborative governance, Pengangguran Terbuka, Kota Palu, Specified skilled worker, Tenaga Kerja. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23289 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06767/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192263 | ||
| 005 | 20260122094753 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000708 |
| 082 | # | # | $a 331.135 984 4 |
| 084 | # | # | $a 331.135 984 4 BRA c |
| 100 | 0 | # | $a Brayen Frayitno Tokare |
| 245 | 1 | # | $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH /$c Brayen Frayitno Tokare |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 14 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/latar belakang (GAP): Kota Palu memiliki potensi sumber daya manusia dan posisi strategis sebagai ibu kota provinsi, namun tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan besar tercatat pada tahun 2023 sebesar 5,65%. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengangguran terbuka di Kota Palu Sulawesi Tengah: Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Teori yang digunakan mengacu pada model Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008). Hasil/Temuan: Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menjalin kerja sama strategis dengan pihak swasta PT. Dewa Aksara Nusantara, pemilik branding ISO Jepang sebagai Pusat Standardisasi Pelatihan Bahasa Jepang, yang mempersiapkan calon pekerja dalam Program Specified Skilled Worker (SSW) Jepang. Faktor pendukung utama keberhasilan kolaborasi meliputi komitmen pemerintah daerah, keterlibatan aktif sektor swasta, dan dukungan regulasi yang memadai. Adapun hambatan yang dihadapi dalam proses kolaboratif mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta inefisiensi administrasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah melakukan penyuluhan, peningkatan kualitas rekrutmen, subsidi pelatihan, serta pendampingan dan fasilitasi pembiayaan bagi peserta program. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan pengangguran terbuka di Kota Palu menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Kolaborasi ini berpotensi menjadi solusi strategis jangka panjang dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah. Kata Kunci: Collaborative governance, Pengangguran Terbuka, Kota Palu, Specified skilled worker, Tenaga Kerja. |
| 650 | # | 4 | $a pengangguran |
| 700 | 0 | # | $a Ely Sukmana |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23289 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :