| Judul | IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI / Rezza Habib Dhaifullah |
| Pengarang | Rezza Habib Dhaifullah Simanjuntak, Tumpak Haposan |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 11 :ilus |
| Subjek | Keuangan pemerintah daerah |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong pergeseran signifikan dalam sistem pembayaran, dari penggunaan uang tunai ke metode nontunai. Pergeseran ini didukung oleh inisiatif pemerintah dan otoritas moneter seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dari Bank Indonesia, serta kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir tahun 2024, uang elektronik mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan kartu ATM/debit, meskipun nilai transaksinya masih lebih kecil. Hal ini dapat dilihat pada pada daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang muncul sebagai pelopor dalam implementasi transaksi nontunai di tingkat kabupaten sejak 1 Januari 2018, Kabupaten Pati telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah secara lebih efisien. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem pembayaran non-tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati. Hasil/Temuan : Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati telah berjalan dengan baik didukung oleh sosialisasi intensif dan pemanfaatan media digital untuk memperkuat pemahaman prosedur di kalangan aparatur dan masyarakat. Selain itu, evaluasi iteratif dan revisi regulasi secara berkala diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dan memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati serta penerapan dari sistem pembayaran non-tunai telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pati. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20671 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07524/IPDN/2025 | 336.245 982 664 REZ i | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195633 | ||
| 005 | 20260417122612 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000778 |
| 082 | # | # | $a 336.245 982 664 |
| 084 | # | # | $a 336.245 982 664 REZ i |
| 100 | 0 | # | $a Rezza Habib Dhaifullah |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI /$c Rezza Habib Dhaifullah |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 11 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong pergeseran signifikan dalam sistem pembayaran, dari penggunaan uang tunai ke metode nontunai. Pergeseran ini didukung oleh inisiatif pemerintah dan otoritas moneter seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dari Bank Indonesia, serta kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir tahun 2024, uang elektronik mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan kartu ATM/debit, meskipun nilai transaksinya masih lebih kecil. Hal ini dapat dilihat pada pada daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang muncul sebagai pelopor dalam implementasi transaksi nontunai di tingkat kabupaten sejak 1 Januari 2018, Kabupaten Pati telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah secara lebih efisien. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem pembayaran non-tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati. Hasil/Temuan : Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati telah berjalan dengan baik didukung oleh sosialisasi intensif dan pemanfaatan media digital untuk memperkuat pemahaman prosedur di kalangan aparatur dan masyarakat. Selain itu, evaluasi iteratif dan revisi regulasi secara berkala diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dan memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati serta penerapan dari sistem pembayaran non-tunai telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pati. |
| 650 | # | 4 | $a Keuangan pemerintah daerah |
| 700 | 0 | # | $a Simanjuntak, Tumpak Haposan |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20671 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :