| Judul | KOLABORASI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG / Muhammad Al Fayyad Rizwanda |
| Pengarang | Muhammad Al Fayyad Rizwanda Uluputty, Irfan |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 10 :Ilus |
| Subjek | Penanganan Gelandangan dan Pengemis |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, data menunjukkan bahwa jumlah gepeng meningkat drastis dari 47.000 jiwa pada tahun 2022 menjadi 109.000 jiwa pada tahun 2023, menandakan adanya ketimpangan antara kebijakan dan implementasinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling dan terdiri dari aktor kebijakan, pelaksana teknis, masyarakat terdampak, hingga organisasi non-pemerintah yang relevan. Penelitian menggunakan konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa meskipun telah terdapat struktur kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta lembaga sosial seperti Apik Mandiri, pelaksanaannya belum maksimal karena adanya ketimpangan sumber daya, lemahnya insentif bagi petugas, serta belum meratanya distribusi peran. Kepemimpinan fasilitatif telah mendorong koordinasi dan pengambilan keputusan, namun perlu penguatan sistem dan struktur koordinasi antar lembaga. Kesimpulan: Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gepeng di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemajuan, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan keseimbangan sumber daya, kepemimpinan yang lebih inklusif, dan partisipasi yang lebih luas antar lembaga. Strategi kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan gepeng yang kompleks. Kata Kunci: Kolaborasi Lintas Sektor, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Gelandangan dan Pengemis, Kota Bandar Lampung. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20784 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00060/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001191930 | ||
| 005 | 20260117073627 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000375 |
| 082 | # | # | $a 362.592.598.183.3 |
| 084 | # | # | $a 362.592.598.183.3 MUH k |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Al Fayyad Rizwanda |
| 245 | 1 | # | $a KOLABORASI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG /$c Muhammad Al Fayyad Rizwanda |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 10 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, data menunjukkan bahwa jumlah gepeng meningkat drastis dari 47.000 jiwa pada tahun 2022 menjadi 109.000 jiwa pada tahun 2023, menandakan adanya ketimpangan antara kebijakan dan implementasinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling dan terdiri dari aktor kebijakan, pelaksana teknis, masyarakat terdampak, hingga organisasi non-pemerintah yang relevan. Penelitian menggunakan konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa meskipun telah terdapat struktur kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta lembaga sosial seperti Apik Mandiri, pelaksanaannya belum maksimal karena adanya ketimpangan sumber daya, lemahnya insentif bagi petugas, serta belum meratanya distribusi peran. Kepemimpinan fasilitatif telah mendorong koordinasi dan pengambilan keputusan, namun perlu penguatan sistem dan struktur koordinasi antar lembaga. Kesimpulan: Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gepeng di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemajuan, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan keseimbangan sumber daya, kepemimpinan yang lebih inklusif, dan partisipasi yang lebih luas antar lembaga. Strategi kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan gepeng yang kompleks. Kata Kunci: Kolaborasi Lintas Sektor, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Gelandangan dan Pengemis, Kota Bandar Lampung. |
| 650 | # | 4 | $a Penanganan Gelandangan dan Pengemis |
| 700 | 3 | # | $a Uluputty, Irfan |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20784 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :