
| Judul | ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / Ada Anjanette Banunaek |
| Pengarang | Ada Anjanette Banunaek Uluputty, Irfan |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 17 :ilus |
| Subjek | Administrasi Pemerintahan Daerah |
| Abstrak | tentusaja memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan yaitu dalam proses pengelolaan dan penyampaian informasi terhadap masyarakat. Tantangan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi yang dihadapi saat ini yaitu fenomena post-truth yang terjadi dalam masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan penyebaran berita hoaks sehingga banyak informasi yang masih dipertanyakan kebenarannya. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan perannya dalam menaggulangi permasalahan tersebut khususnya dalam bidang pengelolaan informasi pemerintahan. Tujuan: Tujuan dari peneliti adalah berfokus kepada penerapang enterprise architecture dalam pengelolaan informasi pemerintahan sehingga dapat mencegah penyebaran hoaks di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode: Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Enterprise Architecture dengan menggunakan Zachman Framework yang mempunyai dimensi: Metode Kerja Humas Pemerintahan (How), Tujuan Organuasai Kehumasan (Why), Pelaksanaan Program Kerja Humas Pemerintahan (When), Evaluasi Kinerja Humas Pemerintahan (What), Pengorganisasian Humas Pemerintahan (Who), Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Kehumasan (Where). Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan sudah berjalan dengan baik dari segi mekanisme kerja, pencapaian target kerja dan prestasi yang didapat,hasil evaluasi kinerja, pengorganisasian tim, dan pembagian kerja tim walaupun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan tersebut. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program kerja terkait kehumasan, belum adanya SOP terkait pelayanan informasi, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan kehumasan dan masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakan IT dalam tim Humas merupakan faktor yang asih harus diperbaiki. Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan menggunakan metode enterprise architecture di Provinsi NTT teah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14675 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07159/IPDN/2023 | 352.140 959 868 ADA e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195499 | ||
| 005 | 20260417081324 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000644 |
| 082 | # | # | $a 352.140 959 868 |
| 084 | # | # | $a 352.140 959 868 ADA e |
| 100 | 0 | # | $a Ada Anjanette Banunaek |
| 245 | 1 | # | $a ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /$c Ada Anjanette Banunaek |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 17 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a tentusaja memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan yaitu dalam proses pengelolaan dan penyampaian informasi terhadap masyarakat. Tantangan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi yang dihadapi saat ini yaitu fenomena post-truth yang terjadi dalam masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan penyebaran berita hoaks sehingga banyak informasi yang masih dipertanyakan kebenarannya. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan perannya dalam menaggulangi permasalahan tersebut khususnya dalam bidang pengelolaan informasi pemerintahan. Tujuan: Tujuan dari peneliti adalah berfokus kepada penerapang enterprise architecture dalam pengelolaan informasi pemerintahan sehingga dapat mencegah penyebaran hoaks di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode: Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Enterprise Architecture dengan menggunakan Zachman Framework yang mempunyai dimensi: Metode Kerja Humas Pemerintahan (How), Tujuan Organuasai Kehumasan (Why), Pelaksanaan Program Kerja Humas Pemerintahan (When), Evaluasi Kinerja Humas Pemerintahan (What), Pengorganisasian Humas Pemerintahan (Who), Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Kehumasan (Where). Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan sudah berjalan dengan baik dari segi mekanisme kerja, pencapaian target kerja dan prestasi yang didapat,hasil evaluasi kinerja, pengorganisasian tim, dan pembagian kerja tim walaupun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan tersebut. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program kerja terkait kehumasan, belum adanya SOP terkait pelayanan informasi, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan kehumasan dan masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakan IT dalam tim Humas merupakan faktor yang asih harus diperbaiki. Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan menggunakan metode enterprise architecture di Provinsi NTT teah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. |
| 650 | # | 4 | $a Administrasi Pemerintahan Daerah |
| 700 | 0 | # | $a Uluputty, Irfan |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14675 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :