| Judul | PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : - / Yunisa Rahma Arifiyanti |
| Pengarang | Yunisa Rahma Arifiyanti Komedi |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Sumedang : IPDN, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 12 :Ilust. ;-- |
| ISBN | - |
| Subjek | Pendapatan Asli Daerah |
| Abstrak | Penulis berfokus pada permasalahan bahwa di balik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan yang berlabelkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun terakhir, nyatanya masih menyimpan beberapa temuan yang signifikan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan namun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPDnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan seberapa besar pengaruhnya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial yang dibantu dengan aplikasi SPSS 27.0 untuk menjawab rumusan masalah dengan teknik pengumpulan data berupa pemberian kuesioner penelitian yang merupakan hasil penjabaran dari operasionalisasi variabel X dan Y terhadap 89 responden yang mewakili populasi penelitian dan juga didukung dengan dokumentasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis inferensial melalui uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis T, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan t hitung dari variabel X menunjukkan nilai yang lebih besar dari > t tabel (10.172 > 1.988), dan dinyatakan melalui persamaan Y = 24,582 + 0.713X. yang berarti setiap adanya perubahan pada variabel bebas, maka akan terjadi perubahan pada variabel terikat pula. Hal ini menunjukkan jika semakin taat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka laporan keuangan tersebut menjadi semakin berkualitas. Kesimpulan: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 54,3%, sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Balikpapan terkhusus Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi sekaligus PPKD yang berwenang untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi untuk mempertahankan atau meningkatkan lagi kompetensi serta pemahamannya mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan lebih memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17925 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04779/IPDN/2024 | 336.025 983 811 YUN p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193443 | ||
| 005 | 20260206084705 | ||
| 020 | # | # | $a - |
| 035 | # | # | $a 0010-0226000527 |
| 082 | # | # | $a 336.025 983 811 |
| 084 | # | # | $a 336.025 983 811 YUN p |
| 100 | 0 | # | $a Yunisa Rahma Arifiyanti |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : $b - /$c Yunisa Rahma Arifiyanti |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 12 : $b Ilust. ; $c -$e - |
| 520 | # | # | $a Penulis berfokus pada permasalahan bahwa di balik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan yang berlabelkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun terakhir, nyatanya masih menyimpan beberapa temuan yang signifikan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan namun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPDnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan seberapa besar pengaruhnya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial yang dibantu dengan aplikasi SPSS 27.0 untuk menjawab rumusan masalah dengan teknik pengumpulan data berupa pemberian kuesioner penelitian yang merupakan hasil penjabaran dari operasionalisasi variabel X dan Y terhadap 89 responden yang mewakili populasi penelitian dan juga didukung dengan dokumentasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis inferensial melalui uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis T, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan t hitung dari variabel X menunjukkan nilai yang lebih besar dari > t tabel (10.172 > 1.988), dan dinyatakan melalui persamaan Y = 24,582 + 0.713X. yang berarti setiap adanya perubahan pada variabel bebas, maka akan terjadi perubahan pada variabel terikat pula. Hal ini menunjukkan jika semakin taat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka laporan keuangan tersebut menjadi semakin berkualitas. Kesimpulan: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 54,3%, sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Balikpapan terkhusus Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi sekaligus PPKD yang berwenang untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi untuk mempertahankan atau meningkatkan lagi kompetensi serta pemahamannya mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan lebih memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. |
| 650 | # | 4 | $a Pendapatan Asli Daerah |
| 700 | 0 | # | $a Komedi |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17925 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :