| Judul | IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATPOL PP KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA / Ray Evan Sumbayak |
| Pengarang | Ray Evan Sumbayak Boytenjuri |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 13 hlm |
| Subjek | Penegakan Hukum |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kajian pada penelitian ini berfokus pada permasalahan pengimplementasian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto (2010) yang diukur dari 5 dimensi yaitu Faktor Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis maka temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan Perda seperti belum adanya regulasi daerah terkait penegakan perda oleh Satpol PP dan kurangnya fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Beberapa upaya telah dilakukan yaitu pengajuan Peraturan Daerah yang baru dengan dasar aturan yang terbaru dan mengupayakan fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Kesimpulan: Implementasi penegakan Perda Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 diukur dari kriteria faktor hukum telah berjalan dengan baik sedangkan jika diukur melalui kriteria Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya masih perlu adanya upaya-upaya dalam mendukung proses implementasi. Guna meningkatkan implementasi penegakan Perda maka disarankan untuk membuat Standar Operasional Prosedur tentang Penegakan Peraturan Daerah, turut aktif dalam monitoring pendirian bangunan yang ada di wilayahnya, segera mengupayakan pembentukan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu jenis retribusi izin mendirikan bangunan dan mengupayakan sosialisasi mengenai bantuan fasilitasi dokumen rencana arsitektur, data rencana utilitas, data rencana struktur, dan spesifikasi teknik bangunan gedung. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15959 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06161/IPDN/2023 | 363.230 959 812 33 RAY i | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194297 | ||
| 005 | 20260219102809 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226001381 |
| 082 | # | # | $a 363.230 959 812 33 |
| 084 | # | # | $a 363.230 959 812 33 RAY i |
| 100 | 0 | # | $a Ray Evan Sumbayak |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATPOL PP KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA /$c Ray Evan Sumbayak |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 13 hlm |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kajian pada penelitian ini berfokus pada permasalahan pengimplementasian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto (2010) yang diukur dari 5 dimensi yaitu Faktor Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis maka temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan Perda seperti belum adanya regulasi daerah terkait penegakan perda oleh Satpol PP dan kurangnya fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Beberapa upaya telah dilakukan yaitu pengajuan Peraturan Daerah yang baru dengan dasar aturan yang terbaru dan mengupayakan fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Kesimpulan: Implementasi penegakan Perda Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 diukur dari kriteria faktor hukum telah berjalan dengan baik sedangkan jika diukur melalui kriteria Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya masih perlu adanya upaya-upaya dalam mendukung proses implementasi. Guna meningkatkan implementasi penegakan Perda maka disarankan untuk membuat Standar Operasional Prosedur tentang Penegakan Peraturan Daerah, turut aktif dalam monitoring pendirian bangunan yang ada di wilayahnya, segera mengupayakan pembentukan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu jenis retribusi izin mendirikan bangunan dan mengupayakan sosialisasi mengenai bantuan fasilitasi dokumen rencana arsitektur, data rencana utilitas, data rencana struktur, dan spesifikasi teknik bangunan gedung. |
| 650 | # | 4 | $a Penegakan Hukum |
| 700 | 0 | # | $a Boytenjuri |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15959 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :